Amerika Serikat dan Iran Dekati Kesepakatan Pembukaan Selat Hormuz

Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dilaporkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan guna membuka kembali Selat Hormuz pada Minggu (24/5/2026). Langkah diplomatik ini terus diupayakan kedua belah pihak guna meredakan ketegangan maritim yang sedang berlangsung, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz.

Sejumlah pejabat senior Washington menyatakan bahwa belum ada berkas yang siap ditandatangani karena penyusunan kalimat terkait isu krusial masih dinegosiasikan. Di sisi lain, kantor berita Iran, Tasnim, mengabarkan draf tersebut berpotensi gagal karena AS belum menyetujui pencairan aset Teheran yang dibekukan.

Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa blokade militer di Selat Hormuz akan tetap berlaku sampai dokumen resmi ditandatangani.

"Hubungan kami dengan Iran kini menjadi jauh lebih profesional dan produktif," tulis Trump, Presiden Amerika Serikat.

Ia juga menekankan batas tegas mengenai program pembatasan senjata strategis dalam proses perundingan tersebut.

"Namun, mereka harus memahami bahwa mereka tidak boleh mengembangkan atau memiliki senjata atau bom nuklir," tambah Trump, Presiden Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya sempat memberikan sinyal positif mengenai perkembangan pembicaraan damai ini. Kendati demikian, garis besar kesepakatan saat ini belum menyentuh masalah cadangan rudal maupun larangan eksplisit pengayaan uranium Iran.

Dari pihak Teheran, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan kesiapan negaranya untuk memberikan klarifikasi mengenai tuduhan program senjata pemusnah massal.

"Kami siap meyakinkan dunia dalam pembicaraan apa pun bahwa kami tidak mencari senjata nuklir," ungkap Pezeshkian, Presiden Iran.

Ia juga menegaskan komitmen negaranya terhadap stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah.

"tidak menginginkan adanya ketidakstabilan di kawasan," kata Pezeshkian, Presiden Iran.

Seorang pejabat pemerintah AS membocorkan bahwa Washington bersedia mencabut blokade jika Iran memusnahkan uranium pengayaan tingkat tingginya. Namun, jadwal pemusnahan serta moratorium pengayaan baru masih harus dinegosiasikan lebih lanjut.

Perkembangan ini memicu reaksi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Trump.

"Presiden Trump juga menegaskan kembali hak Israel untuk membela diri dari ancaman di setiap lini pertempuran, termasuk Lebanon," kata Netanyahu, Perdana Menteri Israel.

Rencana perdamaian ini menghadapi penolakan internal dari sejumlah politisi Partai Republik AS. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, Roger Wicker, menilai keputusan gencatan senjata baru ini sebagai langkah mundur bagi pencapaian militer mereka.

"Gencatan senjata baru akan menjadi bencana. Semua yang telah dicapai melalui Operation Epic Fury akan menjadi sia-sia!" tulis Wicker, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat AS.

Kritik juga datang dari politisi yang menyamakan draf ini dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tahun 2015 era Barack Obama. Trump langsung membantah keras perbandingan tersebut melalui pernyataan resminya.

"Perjanjian itu adalah jalur langsung bagi Iran untuk mengembangkan Senjata Nuklir," tulis Trump, Presiden Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa kesepakatan yang sedang dirancang pemerintahannya saat ini memiliki tujuan yang bertolak belakang demi keamanan global.

"Tidak demikian dengan transaksi yang saat ini sedang dinegosiasikan dengan Iran oleh Pemerintahan Trump—justru kebalikannya yang terjadi!" tulis Trump, Presiden Amerika Serikat.

Situs berita Axios melaporkan draf pakta ini akan melibatkan perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari. Selama periode itu, Selat Hormuz akan dibuka kembali dan Iran diizinkan menjual minyak mentahnya, dengan ketentuan penghentian perang paralel antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.