Sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah bekerja sama dengan minimal satu pemasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data hasil survei independen tersebut disampaikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).
Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok ini dinilai menjadi indikator positif dari implementasi program MBG, sebagaimana dilansir dari Money. Kemitraan tersebut aktif menciptakan ekosistem ekonomi baru yang langsung menyentuh masyarakat di daerah.
Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa setiap satuan pelayanan rata-rata menggandeng tiga pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan operasional. Berdasarkan catatan DEN, sekitar 65 persen UMKM pemasok beroperasi di kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG sehingga perputaran ekonomi terjadi di tingkat lokal.
"Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, paling tidak memiliki satu suplier kecil," ujar Septian Hario Seto, Anggota DEN.
Penyerapan tenaga kerja lokal juga tercatat sangat tinggi, di mana hampir 99 persen pekerja di SPPG merupakan warga sekitar. Lebih lanjut, tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM pemasok bahan baku tersebut telah mencapai di atas 70 persen.
"Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah suplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada," kata Septian Hario Seto, Anggota DEN.
Meskipun performa dinilai memuaskan, DEN mengidentifikasi adanya tantangan struktural yang dihadapi para pelaku usaha lokal. Masalah utama yang mendesak untuk diselesaikan adalah perluasan akses permodalan kerja demi meningkatkan kapasitas produksi komoditas.
"Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam," ujar Septian Hario Seto, Anggota DEN.
Penguatan sektor hilir ini diklaim ikut memberikan kontribusi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,61 persen. Seluruh hasil temuan lapangan ini telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi resmi evaluasi berkala kebijakan pemerintahan.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·