Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah periode 1447-1452 Hijriah resmi dilantik di Jakarta pada Minggu (24/5/2026) sebagai momentum memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam mengonsolidasikan organisasi, seperti dilansir dari Money, guna memastikan pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya terlihat secara statistik melainkan berkontribusi langsung pada kesejahteraan publik.
Ketua Dewan Pertimbangan PP MES Ma'ruf Amin menyatakan bahwa peluang perkembangan sistem ekonomi berbasis syariah di tanah air masih terbuka lebar bagi seluruh pihak.
“Hari ini, siang ini saya mengatakan bahwa ekonomi syariah masa depannya cerah, tidak gelap,” tegas Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan PP MES.
Menurut pemaparan Ma'ruf Amin, kontribusi sektor ekonomi syariah saat ini telah mencapai sekitar 30 hingga 40 persen terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, diperlukan strategi matang agar posisi Indonesia di peringkat ketiga global bisa naik menjadi nomor satu di dunia.
Sistem ini juga tidak boleh sekadar mengejar keuntungan finansial, melainkan harus tetap fokus pada pelayanan dan kemaslahatan masyarakat.
“Syariah hadir sebagai buku petunjuk agar inovasi tersebut berjalan dengan baik, membawa keadilan, dan tidak ada rakyat yang digugikan,” tutur Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan PP MES.
Ketua Umum PP MES Rosan Roeslani menambahkan penegasan bahwa pengurus yang baru dilantik wajib menghadirkan program-program konkret yang dapat langsung diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya di daerah.
“Pemikiran, wacana, visi, misi tanpa implementasi hanyalah menjadi halusinasi,” ujar Rosan Roeslani, Ketua Umum PP MES.
Pria yang juga menjabat sebagai CEO BPI Danantara tersebut mengingatkan agar organisasi tidak sekadar berfokus pada pencapaian angka atau peringkat global semata, melainkan harus menghadirkan solusi nyata.
“Ekonomi syariah tidak boleh hanya besar di angka, tetapi kecil dalam dampak nyata,” lanjut Rosan Roeslani, Ketua Umum PP MES.
Ia mencontohkan perlunya merumuskan skema yang mampu memotong waktu menabung jemaah umrah di daerah dari 15 tahun menjadi hanya satu atau dua tahun saja.
“Di setiap rapat pengurus nantinya, saya harap ada satu hal yang selalu dikedepankan dan dipastikan bersama, yakni apakah program ini benar-benar akan dirasakan dan memberikan manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Rosan Roeslani, Ketua Umum PP MES.
Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP MES Ferry Juliantono menilai perlunya pergerakan yang lebih dalam ke sektor riil agar tidak berhenti pada sektor keuangan saja.
“Terdapat urgensi pergerakan ekonomi syariah untuk masuk lebih dalam ke sektor riil dan bertransformasi menjadi aksi yang konkret di lapangan,” jelas Ferry Juliantono, Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP MES.
Ia berpendapat bahwa ekosistem ini harus mencakup sektor produksi, perdagangan, industri halal, UMKM, hingga koperasi.
“Kehadiran koperasi pondok pesantren dan koperasi masjid akan menjadi instrumen penting dalam percepatan ekonomi umat guna melahirkan lebih banyak pengusaha muslim di berbagai daerah,” tutur Ferry Juliantono, Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian PP MES.
Bersamaan dengan pelantikan, agenda Sharia Economic Leaders Forum 2026 bertema sinergi kepemimpinan daerah dan industri halal turut merumuskan bahwa percepatan ekonomi memerlukan kemandirian bahan baku halal untuk menekan impor.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak memaparkan inisiatif Pesantrenpreneur dan Kawasan Industri Halal, sementara CEO Toko Daging Nusantara Diana Dewi mendorong sertifikasi halal terintegrasi serta ekspor berbasis koperasi.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·