Pemerintah Bentuk BUMN DSI demi Dongkrak Devis Negara

Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara ekspor baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk menertibkan pencatatan komoditas pada Rabu (27/5/2026). Langkah strategis ini diproyeksikan mampu menambah cadangan devisa negara hingga US$ 44 miliar atau sekitar Rp 778 triliun.

Dilansir dari Detik Finance, konsolidasi ekspor satu pintu ini juga diharapkan memperkuat nilai tukar rupiah ke level Rp 16.900 per dolar AS. Upaya ini menjadi solusi jangka panjang dalam memulihkan potensi kekayaan negara akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia Fithra Faisal menjelaskan bahwa ketertiban administrasi ini dapat memberikan tambahan pada baseline pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,8 persen. Tata kelola dari hulu ke hilir akan dibuat transparan demi kepastian bisnis pelaku usaha.

"Dengan adanya pencatatan yang lebih tertib, dengan mencatat saja, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8 persen," ujar Fithra Faisal, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia.

Fithra Faisal menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian pada praktik under-invoicing sejak 1,5 tahun terakhir. Berdasarkan kajian internal, sistem pencatatan transaksi yang lemah selama 34 tahun terakhir memicu indikasi hilangnya kekayaan negara sebesar Rp 15.400 triliun.

"Nah oleh karenanya kita keluar dengan satu mekanisme badan konsolidasi ekspor di mana kalau kita bicara preseden secara empiris itu sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, bahkan di Malaysia atau India," jelas Fithra Faisal, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai penguatan posisi tawar melalui lembaga khusus ini dapat menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Syarat utamanya adalah pengelola harus mengedepankan aspek integritas pimpinan dan bersedia menjalani audit berkala.

"Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, dan juga oleh stakeholders yang lain, betul-betul bisa optimal," kata Toto Pranoto, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia.

Penerapan asas keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci utama untuk meminimalisir manipulasi dokumen ekspor di lapangan. Pemerintah sendiri telah melakukan langkah konsolidasi selama 6 bulan terakhir agar badan baru ini siap beroperasi secara profesional.

"Jadi tata kelola itu bisa diimplementasikan langsung sebetulnya. Seperti dengan soal masalah transparansi," tambah Toto Pranoto, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia.