S&P Soroti Tiga Risiko Pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia

Lembaga pemeringkat global, S&P Global Ratings, memberikan sorotan tajam terhadap pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia yang ditunjuk menjadi pintu tunggal ekspor sumber daya alam.

Langkah pemerintah mendirikan badan ini disebut bertujuan menekan kebocoran akibat manipulasi invoice atau under-invoicing, namun dikutip dari Bloombergtechnoz, S&P justru melihat adanya potensi bahaya.

S&P membeberkan tiga risiko utama jika aktivitas ekspor komoditas alam sepenuhnya dipusatkan pada satu Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Aspek pertama yang disorot adalah risiko pelaksanaan akibat tenggat waktu implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai terlalu singkat.

Pengumuman yang mendadak dengan masa persiapan hanya sekitar tiga bulan berpotensi memicu kesalahan eksekusi di lapangan yang dapat merusak metrik kredit negara.

S&P menilai pemusatan ekspor komoditas utama ini sangat sulit untuk diterapkan secara cepat dan efisien dalam waktu dekat.

Ancaman Terhadap Pendapatan Negara

Risiko kedua menyangkut potensi penurunan pendapatan negara akibat gangguan perdagangan, di saat pelaku industri sedang menghadapi kendala rantai pasok global akibat konflik Timur Tengah.

Kondisi ini diperumit oleh dinamika kebijakan domestik lain seperti perubahan kuota produksi, penetapan formula harga acuan, hingga penyesuaian royalti komoditas.

Kombinasi regulasi tersebut dikhawatirkan dapat menekan volume ekspor nasional, yang pada akhirnya memperkecil penerimaan pemerintah dan mengganggu neraca pembayaran.

Ketidakpastian Peringkat Kredit dan Sentimen Pasar

Faktor-faktor regulasi baru ini menciptakan ketidakpastian yang dapat memengaruhi peringkat kredit S&P untuk Indonesia yang saat ini berada pada posisi (BBB/Stable/A-2).

Ketidakpastian ini juga berisiko mengikis kepercayaan dunia usaha serta memperlambat laju investasi asing jika para investor menilai arah kebijakan negara menjadi sulit diprediksi.

Selain S&P, Moody's Ratings turut mengeluarkan peringatan serupa mengenai sentralisasi ekspor komoditas yang dinilai berdampak negatif bagi profil kredit perusahaan pertambangan.

"Moody’s memandang rencana sentralisasi ekspor komoditas Indonesia sebagai negatif bagi kredit perusahaan tambang dan meningkatkan risiko distorsi pasar," kata Moody’s dalam keterangannya.

Meskipun demikian, Moody's melihat sistem satu pintu ini tetap memiliki potensi positif dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan aliran masuk devisa, walau berisiko membebani sentimen investor secara umum.