AHY targetkan 14.000 km rel kereta baru, perlu anggaran Rp1.200 T

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan hingga 2045 dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap.

Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan baru sekaligus reaktivasi jaringan rel sepanjang sekitar 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa, meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Kita menghitung, jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km (untuk reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api) sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga (tahun) 2045," kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Program tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia 2045, yang membutuhkan perencanaan matang dan dukungan pembiayaan berkelanjutan dari berbagai sumber.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran tahunan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun jika investasi tersebut dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun.

"Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi," ujarnya.

Kebutuhan pengembangan jaringan rel masih cukup besar di luar Jawa. Di Sumatra, panjang jalur kereta saat ini sekitar 1.871 kilometer, namun masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 kilometer untuk memenuhi kebutuhan konektivitas berbasis jumlah penduduk.

Di Kalimantan, jaringan rel kereta api masih belum tersedia, sementara kebutuhan minimal pembangunan diperkirakan mencapai 2.772 kilometer.

Sementara itu di Sulawesi, panjang jalur kereta yang tersedia baru sekitar 109 kilometer, sehingga masih membutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas regional.

AHY menegaskan pembangunan jaringan kereta tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan tahapan jangka menengah dan panjang dengan prioritas program cepat (quick wins) sebagai langkah awal.

"Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, di sinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045, maupun kira-kira per tahunnya," katanya.

Sejumlah proyek quick wins tengah dikaji, termasuk pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara guna mempercepat konektivitas antarwilayah strategis.

Ia menambahkan bahwa pengembangan transportasi publik, termasuk kereta api, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah.

Selain mengandalkan APBN, pembiayaan proyek ini akan melibatkan APBD, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta dan luar negeri.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan transportasi perkeretaapian, baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun logistik antardaerah.

AHY menegaskan pemerintah akan terus mencari sumber pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong penguatan industri dalam negeri agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Baca juga: Pemerintah reaktivasi dan bangun 14.000 km jalur KA Sumatra-Sulawesi

Baca juga: Menko IPK tekankan sinergi pemerataan pembangunan kawasan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.