Airlangga Hartarto Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026 Capai 5,5 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mampu menyentuh angka 5,5 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) pada Selasa, 14 April 2026, sebagai penegasan ketangguhan domestik.

Angka proyeksi ini melampaui capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang berada pada level 5,11 persen. Dilansir dari Detik Finance, capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara anggota G20 setelah India.

"Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB adalah 5,11%. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3%. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5%," kata Airlangga, Menko Perekonomian.

Ketangguhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi domestik yang menyumbang 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, laporan Bloomberg menempatkan Indonesia sebagai negara dengan risiko resesi rendah, yakni hanya sebesar 5 persen dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang yang mencapai 30 persen.

Sektor pangan mencatatkan sejarah melalui swasembada beras sejak 2025 dengan total produksi mencapai 34,7 juta ton. Per 8 April 2026, stok beras di gudang Bulog tercatat sebanyak 4,6 juta ton yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah nasional.

Dari sisi fiskal, penerimaan pajak hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp 462,7 triliun atau mengalami kenaikan 14,3 persen secara tahunan. Pemerintah juga menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen, lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat yang mencapai 6,3 persen.

Kondisi makro lainnya menunjukkan cadangan devisa bertahan di level US$ 148,2 miliar atau setara enam bulan impor. Angka kemiskinan juga dilaporkan menurun hingga 8,25 persen dengan tingkat pengangguran yang ditekan ke posisi 4,7 persen.

Rasio utang pemerintah saat ini berada pada angka 40,46 persen terhadap PDB atau senilai Rp 9.637,9 triliun. Kerentanan eksternal dinilai rendah karena kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya tersisa 12,6 persen dengan mayoritas pinjaman berasal dari dalam negeri.