Arab Saudi dan Kuwait Cabut Pembatasan Akses Pangkalan Militer AS

Pemerintah Arab Saudi dan Kuwait resmi mencabut pembatasan akses terhadap pangkalan militer serta wilayah udara bagi angkatan bersenjata Amerika Serikat pada Jumat, 8 Mei 2026. Keputusan ini mengakhiri hambatan operasional bagi militer AS yang sempat terhenti dalam upaya mengamankan jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Dilansir dari Wall Street Journal (WSJ), langkah diplomasi ini memungkinkan pemerintahan Presiden Donald Trump memulai kembali operasi pengawalan kapal komersial yang didukung oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS. Sebelumnya, operasional bertajuk Project Freedom tersebut terhenti setelah hanya berjalan selama 36 jam akibat penolakan akses dari negara-negara Teluk.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak akhir Februari lalu setelah AS dan Israel melancarkan serangan besar terhadap Iran. Penutupan akses pangkalan sebelumnya dipicu oleh kekhawatiran eskalasi konflik, di mana Saudi sempat melarang penggunaan Pangkalan Udara Pangeran Sultan dan Kuwait memblokir basis logistik utamanya.

Pejabat di Departemen Pertahanan AS kini sedang mengevaluasi jadwal untuk melanjutkan misi pengawalan tersebut. Beberapa pejabat menyatakan aktivitas militer di Selat Hormuz kemungkinan besar akan dimulai kembali paling lambat pada pekan ini.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan respons tajam terhadap dinamika geopolitik yang melibatkan sekutu AS di Teluk ini melalui media sosial.

"Project Freedom adalah Proyek Jalan Buntu," tulis Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak terkait tidak terjerumus kembali dalam konflik di tengah upaya mediasi yang sedang dilakukan oleh Pakistan.

"Dengan adanya kemajuan pembicaraan lewat upaya baik Pakistan, Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam kubangan oleh pihak-pihak yang berniat buruk, begitu pula UEA," lanjut Araghchi.

Meskipun akses militer telah dipulihkan, blokade laut AS terhadap lalu lintas maritim Iran tetap diberlakukan sepenuhnya. Presiden Donald Trump sebelumnya menegaskan bahwa misi pemulihan navigasi komersial merupakan tindakan kemanusiaan bagi para pelaut yang terjebak di tengah konflik.