AS Pastikan Sistem THAAD Tetap Berada di Korea Selatan

Amerika Serikat memberikan konfirmasi bahwa sistem pertahanan rudal utama Terminal High Altitude Area Defense belum dipindahkan dari Korea Selatan pada Rabu, 22 April 2026. Penegasan ini muncul untuk menanggapi isu pemindahan aset militer tersebut ke kawasan Timur Tengah di tengah eskalasi konflik regional.

Langkah klarifikasi ini dilakukan setelah munculnya laporan yang menyebutkan Washington berencana menggeser sebagian infrastruktur pertahanan tersebut dari semenanjung Korea. Informasi pemindahan aset militer ini pertama kali mencuat melalui laporan media asing yang mengutip keterangan pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Komandan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan, Xavier Brunson, menyampaikan fakta terkini mengenai keberadaan alat utama sistem persenjataan tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Ia menyatakan bahwa otoritas pertahanan belum melakukan mobilisasi unit keluar dari wilayah kedaulatan Korea Selatan.

"THAAD masih berada di semenanjung (Korea) saat ini," kata Brunson dalam sidang komite Senat AS di Washington DC pada Selasa (21/4) waktu setempat.

Jenderal bintang empat tersebut memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai aktivitas logistik militer yang sedang berlangsung. Ia mengonfirmasi adanya pengiriman perlengkapan pendukung militer ke wilayah konflik namun bukan unit peluncur rudal utamanya.

"Kami mengirimkan amunisi ke depan (ke Timur Tengah), dan amunisi tersebut saat ini menunggu untuk dipindahkan," sebutnya, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Kepastian mengenai stabilitas lokasi penempatan sistem pertahanan rudal ini menjadi poin krusial dalam kerja sama keamanan kedua negara. Brunson memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi mengenai proyeksi keberadaan sistem tersebut di masa mendatang.

"Iya," jawab Brunson saat ditanya apakah dia mengharapkan sistem tersebut tetap berada di tempatnya.

Sistem THAAD sendiri merupakan teknologi pertahanan yang dioperasikan untuk merontokkan rudal balistik pada berbagai tingkatan jarak tempuh. Teknologi ini telah disiagakan di Korea Selatan sejak tahun 2017 bersama sekitar 28.500 personel militer Amerika Serikat guna mengantisipasi ancaman keamanan.

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, menyatakan ketidaksenangan pemerintahannya atas isu pemindahan aset pertahanan buatan Amerika Serikat tersebut. Kendati demikian, pemimpin Korea Selatan tersebut juga mengungkapkan keterbatasan wewenang Seoul dalam mengintervensi kebijakan militer sekutunya itu.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan sikap optimis terkait kapabilitas pertahanan nasional mereka. Pihak kementerian menekankan bahwa militer setempat memiliki kesiapan penuh dalam menangkal potensi ancaman dari wilayah utara meski terjadi pergeseran sejumlah aset tempur milik Amerika Serikat.