Badan Gizi Nasional Fokuskan Program Makan Bergizi untuk Anak Kurang Gizi

4 hari yang lalu

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengubah fokus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari distribusi universal menjadi bantuan khusus bagi anak-anak yang mengalami kurang gizi mulai Rabu (15/4/2026).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa kebijakan tahun 2026 ini disesuaikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas program sesuai arahan presiden. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, tercatat masih ada 7,8 juta anak di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa pihaknya sedang membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat untuk menyisir calon penerima agar program lebih tepat sasaran. Tim tersebut dijadwalkan mulai melakukan survei lapangan di wilayah DKI Jakarta pada awal pekan depan.

"Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi," ujar Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Hingga 30 Maret 2026, program MBG tercatat telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi melalui 26.066 unit satuan pelayanan. Nanik menambahkan bahwa anak dari keluarga mampu tidak lagi menjadi prioritas karena orang tua mereka dianggap sudah bisa menyediakan nutrisi secara mandiri.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyarankan agar BGN melakukan sinkronisasi data dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Integrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai dapat mempercepat verifikasi anak dari keluarga kurang mampu.

Pengamat kebijakan publik Eko Prasojo juga mendukung langkah evaluasi ini guna mencegah pemborosan anggaran dan tumpukan sisa makanan. Ia menekankan pentingnya penggunaan data valid dari tingkat desa atau kelurahan yang didukung oleh sistem teknologi informasi untuk meminimalkan kesalahan data.

Pemerintah mencatat prevalensi stunting di Indonesia telah menurun menjadi 19,8 persen pada tahun 2024. Pencapaian tersebut merupakan kali pertama dalam sejarah nasional angka tengkes berada di bawah ambang batas 20 persen.