Bali Mandi Sampah: Agus Dei Segu dan Kegelisahan yang Tak Pernah Usai

2 jam yang lalu

Pariwisata tumbuh lebih cepat daripada kemampuan pulau ini membersihkan dirinya sendiri. Hotel menjulang. Restoran bermunculan. Turis membanjiri pantai, pura, dan sawah terasering.

Tapi di belakang layar, sistem kebersihan tidak pernah dirancang untuk skala industri raksasa ini. Kita membangun merek "Bali yang indah" di atas fondasi yang retak. Dan sekarang, fondasi itu mulai menganga.

Saya bertemu Dr. Agus Dei Segu di sebuah coffee shop di Denpasar. Bukan wawancara formal. Hanya dua gelas kopi, meja kayu, dan suasana seorang anak yang ingin menimba ilmu dari wartawan senior yang telah menghabiskan 14 tahun meliput Bali, sebelum akhirnya masuk ke lingkar kekuasaan sebagai Staf Ahli Gubernur.

Kemeja biru dongker. Lengan digulung rapi. Kacamata biasa berbingkai hitam. Usia 62 tahun, tapi terlihat jauh lebih muda. Bekas jurnalis lapangan yang tak pernah benar-benar berhenti menjadi jurnalis, meski kini duduk di balik meja kebijakan.

Kami tidak berbicara tentang keindahan Bali, Kami berbicara tentang bagaimana sebuah pulau bisa begitu sibuk menjual keindahan, sampai lupa merawat rumahnya sendiri.

Jeda Mematikan

Per 1 Agustus 2026, Tempat Pembuangan Akhir Suwung tutup total. Bukan wacana. Ini keputusan final, tanpa ruang mundur. Sementara proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang digadang sebagai penyelamat baru akan beroperasi pada pertengahan 2028.

Dua tahun. 730 hari. Sebuah jeda mematikan di mana Bali tidak punya tempat pembuangan akhir yang layak dan belum punya pabrik pengolahan modern.

Yang tersisa hanyalah pertanyaan yang tak berani diucapkan banyak pejabat, tapi berani diucapkan Agus Dei di hadapan saya: ke mana perginya 900 ton sampah organik setiap hari?

Angka itu bukan klaim aktivis. Badung dan Denpasar bersama-sama memproduksi 1.500 hingga 1.800 ton sampah per hari. Enam puluh persen di antaranya organik. Sisa makanan. Daun. Canang. Bahan busuk yang jika tidak diolah dalam 24 jam akan berganda menjadi 1.800 ton keesokan harinya.

"Kalau 900 ton ini tidak diselesaikan hari itu juga," kata Agus Dei, jarinya mengetuk meja kayu, "besok datang lagi 900 ton. Sampah tidak mengenal hari libur."

Open Dumping dan Akhir Sebuah Kebiasaan Lama

Selama bertahun-tahun, Bali hanya mengenal satu cara menyelesaikan sampah: open dumping. Buang ke TPA Suwung. Biarkan menumpuk. Lupakan. Tidak ada sistem pemilahan dari rumah. Tidak ada keharusan. Sampah diangkut, dibuang, dan alam disuruh menanggung sisanya.

Agus Dei menolak cara lama itu. Bukan karena dia anti tradisi. Tapi karena cara itu tidak pernah benar-benar bekerja. Hanya menunda masalah.

"Tipografi masyarakat Denpasar dan Badung Selatan sudah seperti Jakarta," katanya.

Masyarakat urban Bali sudah berubah. Sibuk. Lelah. Tinggal di lahan sempit. Tidak punya waktu menjadi aktivis lingkungan di rumah. Mereka tidak pernah diajarkan memilah sampah, dan sekarang tidak realistis untuk memaksa mereka belajar dalam semalam.

"Mereka lebih suka bayar petugas sampah 50, 100, 150 ribu per bulan. Yang penting sampah depan rumah bersih. Mereka tidak peduli bagaimana sampah itu diolah, asal lenyap dari pandangan."

Inilah paradoks yang tidak berani dikatakan banyak pejabat publik: pembangunan pariwisata Bali telah menciptakan kelas urban modern yang tidak lagi memiliki relasi organik dengan sampahnya sendiri.

Meminta mereka memilah sampah di rumah, dengan tebo modern atau komposter individual, bukanlah kebijakan realistis. Itu pelarian dari tanggung jawab negara menyediakan infrastruktur.

"Itu sebabnya," kata Agus Dei, "satu-satunya jalan adalah mesin pencacah organik di semua TPS3R."

64 TPS3R dan Birokrasi yang Melumpuhkan

Badung memiliki 41 TPS3R. Denpasar 23 unit. Total 64 garda terdepan yang seharusnya menjadi tulang punggung pengolahan sampah berbasis sumber. Tapi sebagian besar mesin di sana sudah uzur. Kapasitasnya hanya 1 ton per hari, sementara sampah organik yang masuk mencapai 5 ton per hari.

"Kalau mesin cuma bisa cacah satu ton, tapi sampah datang lima ton, berarti empat ton tetap jadi masalah. Angka itu tidak pernah turun."

Logika ini sederhana. Eksekusinya yang rumit. Karena di balik 64 TPS3R itu ada birokrasi, lelang, revisi anggaran, kejaksaan yang mengintai setiap gerakan cepat. Ada ketakutan para pejabat daerah bergerak, karena bergerak cepat di Indonesia sering disamakan dengan korupsi.

Agus Dei, yang dulu sebagai wartawan bisa dengan bebas mengkritik kelambanan birokrasi, kini duduk di dalam sistem. Dan dari dalam, dia melihat sendiri betapa sistem ini dirancang untuk bergerak lambat, sementara sampah terus menggunung setiap hari.

"Kalau penyelesaian sampah tidak selesai di sumbernya," katanya pelan, "kita mandi sampah."

Kata "mandi sampah" di mulut salah satu Tim Kerja Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS) bukan hiperbola. Itu proyeksi paling hitam. Dan di situlah letak keberaniannya.

Bali adalah Merek Global

Satu hal yang membuat Agus Dei berbeda dari pejabat kebanyakan: dia tidak pernah lupa bahwa Bali adalah merek global. Sebagai wartawan senior, dia meliput bagaimana dunia memandang Bali. Sebagai pejabat, dia sadar bahwa kebersihan bukan sekadar masalah estetika, tapi fondasi ekonomi.

"Bali tidak punya tambang emas atau batu bara," katanya. "Bali punya satu sumber daya: pariwisata. Dan pariwisata berdiri di atas tiga pilar: bersih, indah, aman. Kalau bersih hilang, yang lain runtuh."

Itu sebabnya Gubernur Koster begitu konsen pada masalah sampah. Bukan karena tidak ada masalah lain, tapi karena sampah adalah fatal error bagi ekonomi Bali.

Dan di sinilah kritik terbesar dari diskusi kami: selama puluhan tahun, Bali membangun pariwisata tanpa pernah membangun sistem kebersihan yang sebanding dengan skalanya. Hotel besar dibangun dengan izin mudah. Restoran tumbuh seperti jamur. Tapi berapa banyak yang diwajibkan memiliki sistem pengolahan sampah sendiri?

Yang Tersisa Dua Bulan

Agus Dei tidak menyembunyikan respeknya terhadap Gubernur Wayan Koster. Pergub 79/2018 tentang pembatasan plastik sekali pakai. Pergub 47/2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Surat Edaran Gerakan Bali Bersih 2025.

"Beliau konsen sekali. Dan itu bukan sekadar pencitraan," katanya.

Tapi regulasi, sebagaimana beliau ingatkan, hanyalah kertas. Dan kertas tidak bisa mencacah 900 ton sampah organik per hari. Yang dibutuhkan sekarang adalah eksekusi. Dan waktu yang tersisa, dengan penutupan Suwung hanya sekitar dua bulan lagi, adalah musuh terbesar.

Saya bertanya: apakah beliau yakin semuanya akan selesai?

Agus Dei tidak menjawab cepat. Dia menatap ke arah yang berbeda, lalu menatap saya.

"Saya yakin," katanya. Tapi dari nada suaranya, saya bisa menangkap ada yang mengganjal. Bukan karena dia ragu pada solusi. Tapi karena dia tahu persis bahwa birokrasi adalah musuh terbesar. Pengadaan mesin butuh waktu berbulan-bulan. DPRD sedang membahas anggaran. Kejaksaan mengintai. Keyakinan, dalam sistem yang bergerak lambat, bukanlah cukup.

Di Penghujung Kopi

Pembicaraan kami berakhir saat langit Denpasar sudah gelap. Agus Dei berdiri, merapikan lengan kemeja biru dongkernya. Kacamata berbingkai hitam tetap menempel di wajahnya yang teduh, wajah seorang wartawan senior yang sudah melihat terlalu banyak janji politik tidak terpenuhi, tapi masih memilih berada di dalam sistem karena percaya bahwa perubahan dari luar tidak akan pernah cukup.

Kami bersalaman. Saya mencium tangannya. Di mata saya, dia adalah guru. Dan saya hanyalah anak yang diberi kesempatan duduk satu meja dengannya, belajar bahwa masalah sampah Bali sebenarnya bukan tentang sampah. Tentang kegagalan kita membangun sistem. Tentang birokrasi yang melumpuhkan. Tentang pariwisata yang tumbuh cepat, tapi tidak pernah belajar dari sampahnya sendiri.

Di luar coffee shop, truk sampah melintas. 900 ton besok masih menunggu.

Dan kegelisahan Agus Dei Segu, jurnalis senior yang tak pernah benar-benar usai gelisah, masih terus berjalan. Bersama waktu. Bersama sampah. Bersama pulau yang terlalu lama menjual surga, sampai lupa bahwa surga pun perlu dibersihkan.