Bank Indonesia Catat Transaksi Pembayaran Digital Kuartal I&2026 Melesat 37 Persen

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang melaju pesat kini diiringi oleh lonjakan ancaman kejahatan siber terhadap sistem pembayaran digital. Industri terkait terus didorong untuk memperkuat ketahanan sistem keamanan transaksi, terutama karena pelaku kecurangan kini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Seperti dikutip dari Money, Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi pembayaran digital telah menembus angka 14,82 miliar transaksi pada kuartal I-2026. Data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 37,69 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat risiko keamanan yang cukup besar. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 5,2 billion trafik internet yang terdeteksi berpotensi menjadi jalur serangan siber. Dari total trafik tersebut, sebanyak 94 persen di antaranya merupakan malware dengan risiko tinggi untuk berkembang menjadi serangan ransomware.

Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH Budi Gandasoebrata menyatakan bahwa industri keuangan digital kini tidak hanya diwajibkan untuk tumbuh secara cepat, melainkan juga harus memiliki ketahanan yang kokoh dalam menghadapi ancaman siber. Menurut dia, aspek keamanan, ketahanan infrastruktur, serta manajemen risiko merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pembayaran yang sehat dan berkelanjutan.

“Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dan dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Budi berpendapat bahwa pemanfaatan AI oleh para pelaku kejahatan siber membuat ancaman fraud menjadi kian kompleks. Pola kejahatan baru ini juga semakin sulit untuk dideteksi jika hanya menggunakan pendekatan konvensional. Oleh sebab itu, penguatan sistem deteksi fraud dipandang sangat penting demi menjaga keamanan transaksi sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Otoritas Jasa Keuangan Soroti Kompleksitas Transaksi Digital

Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Herdianto menjelaskan bahwa perluasan penggunaan transaksi digital di Indonesia selalu dibarengi dengan peningkatan ancaman fraud yang metode dan skalanya makin rumit. Berdasarkan analisisnya, penggunaan dompet digital dan QRIS menjadi faktor penggerak utama dalam pertumbuhan transaksi digital di tingkat nasional.

“Perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukan peningkatan yang signifikan didorong oleh semakin luasnya penggunaan e-wallet, termasuk QRIS. Peningkatan yang signifikan ini tentu dibarengi dengan ancaman yang makin kompleks, baik dari sisi metode maupun skala,” kata Tri.

Tri menilai tingkat kesiapan pelaku industri dalam memperkuat sistem keamanan transaksi digital saat ini telah berada pada fase yang sangat krusial.

“Kita harus memahami bahwa fraud resilience bukan lagi sekadar isu teknis atau teknologi, melainkan pilar utama dalam menjaga trust dari masyarakat dan memastikan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan,” ujar dia.

Tri menggarisbawahi bahwa upaya penguatan perlindungan bagi konsumen serta pembentukan ketahanan terhadap fraud membutuhkan kerja sama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Terkait hal tersebut diperlukan kolabarasi dari seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan digital karena perlindungan konsumen dan ketahanan terhadap fraud merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan,” ucap Tri.

Mendorong Penguatan Sistem Layanan Bersama

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji memaparkan bahwa eskalasi ancaman terhadap platform pembayaran digital saat ini memerlukan sebuah pendekatan keamanan yang bersifat kolektif. Penguatan shared services atau layanan bersama serta pemanfaatan infrastruktur bersama dalam mengelola fraud dinilai mampu membantu industri dalam mengoptimalkan efisiensi sekaligus memperkokoh keamanan sistem secara menyeluruh.

“Pendekatan shared services ini memungkinkan pelaku industri mengoptimalkan investasi serta memaksimalkan efisiensi operasional,” kata Ario.

Ario meyakini bahwa penerapan struktur keamanan yang terstandarisasi dengan baik akan berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas perlindungan data serta mempercepat proses mitigasi saat terjadi insiden siber.

“With struktur yang terstandarisasi, kualitas keamanan dapat ditingkatkan, respons terhadap insiden menjadi lebih cepat, dan risiko sistemik dapat tekan secara signifikan,” ujar Ario.

Skema proteksi tersebut juga dinilai memberikan keleluasaan bagi para pelaku industri untuk tetap fokus pada pengembangan lini bisnis utama mereka, sementara aspek pertahanan keamanan dikelola secara terkoordinasi dan lebih profesional.

“Model ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap fokus pada pengembangan inti bisnis mereka, sementara fondasi keamanannya dikelola secara lebih profesional dan terkoordinasi,” tutur dia.

Sebagai langkah konkret, AFTECH bersama Jalin meluncurkan sistem Fraud Detection System terintegrasi yang terhubung dengan data di seluruh lintas ekosistem pembayaran. Melalui mekanisme sistem terpadu ini, setiap aktivitas dan interaksi pengguna dapat dipelajari serta dianalisis secara real-time untuk memperkuat kemampuan deteksi dini serta memitigasi ancaman kejahatan siber yang berbasis teknologi AI.