BGN Jelaskan Alokasi Rp113 Miliar untuk Jasa EO sebagai Kebutuhan Strategis

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi alokasi anggaran senilai Rp113,9 miliar untuk pembayaran jasa Event Organizer (EO) sebagai langkah strategis dalam pembentukan sistem dan tata kelola operasional lembaga. Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Minggu (12/4/2026), menyusul sorotan publik terkait penggunaan dana tersebut.

Anggaran yang tercatat dalam data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk 31 paket pekerjaan ini dialokasikan kepada 16 perusahaan EO. Sebelumnya, seorang pengguna media sosial X dengan akun @ferizandra membagikan informasi mengenai alokasi dana tersebut pada 11 April 2026, yang kemudian memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas dan akuntabilitasnya.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa sebagai lembaga baru yang mengelola program strategis nasional, BGN masih dalam fase awal pembangunan dan belum memiliki sumber daya internal yang memadai. Kondisi ini membuat BGN belum mampu menangani kegiatan berskala besar seperti acara, kampanye publik, dan sosialisasi secara mandiri.

Oleh karena itu, pelibatan EO dianggap sebagai solusi jembatan atau "bridging solution" agar program-program penting BGN dapat segera dilaksanakan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu. Menurut Dadan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara yang profesional, mencakup perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis, hingga mitigasi risiko operasional.

“Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelas Dadan, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Selain aspek teknis, Dadan menambahkan bahwa penggunaan EO juga mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, dan pelaporan kegiatan menjadi lebih terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” tambah Dadan.

Kegiatan yang ditangani EO, menurut Dadan, bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Ini termasuk pula Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para penjamah makanan, bertujuan memastikan keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

BGN juga mengklaim bahwa menggunakan jasa EO lebih efisien dibandingkan membentuk tim internal secara cepat, yang akan membutuhkan waktu, biaya pelatihan, dan proses rekrutmen yang tidak singkat. Lembaga ini menekankan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tegasnya.

Meski demikian, pertanyaan mengenai efisiensi anggaran pemerintah untuk jasa outsourcing seperti penyelenggara acara tetap menjadi isu yang disoroti oleh berbagai pihak. BGN berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan efisiensi dalam setiap keputusan pengeluaran anggaran ke depan.