BPKN Desak Evaluasi Total KAI Pascatabrakan Kereta di Bekasi Timur

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) setelah insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line tersebut terjadi pada Senin (27/4) malam.

Peristiwa tragis yang dilaporkan merenggut korban jiwa serta puluhan orang luka-luka ini memicu sorotan tajam terkait aspek keselamatan penumpang. Dilansir dari Detik Finance, Ketua BPKN Mufti Mubarak menyampaikan duka cita mendalam sekaligus meminta pemenuhan hak-hak korban secara penuh.

Mufti Mubarak mendesak agar seluruh biaya pengobatan, santunan, hingga proses pemulihan jangka panjang bagi para korban menjadi tanggung jawab utama pihak operator. Ia memandang kejadian ini sebagai cermin kegagalan sistem yang harus segera diperbaiki.

"BPKN turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi tragedi yang harus menjadi momentum evaluasi besar dalam sistem transportasi publik kita," ujar Mufti.

Penegasan tersebut didasari pada dugaan adanya kelemahan pengawasan dan manajemen operasional di lingkungan KAI. Mufti menyoroti indikasi kesalahan penggunaan jalur serta sistem pengendalian perjalanan kereta api yang harus dibuka secara transparan kepada publik.

"Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem. Tidak boleh ada lagi kereta masuk di jalur yang sama tanpa pengamanan berlapis. Ini bentuk kecerobohan sistemik," tambah Mufti.

Sebagai solusi jangka panjang, BPKN mendorong percepatan modernisasi perkeretaapian nasional melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi sistem IT. Langkah ini mencakup deteksi dini konflik jalur serta otomatisasi sistem persinyalan untuk meminimalisir risiko kesalahan manusia.

"Ke depan, sistem transportasi tidak bisa lagi mengandalkan manual atau semi-manual. Harus berbasis teknologi cerdas yang mampu mencegah human error," jelas Mufti.

Ia menambahkan bahwa sektor transportasi publik yang melayani jutaan masyarakat setiap hari harus memprioritaskan keamanan sebagai pilar utama layanan. Hingga saat ini, investigasi masih berlangsung guna memastikan penyebab berhentinya KRL sebelum tertabrak kereta lain.

"Keselamatan konsumen adalah prioritas utama. Jangan sampai kejadian serupa terulang karena kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah," jelas Mufti.