BRIN Catat 65 Persen Garis Pantai Pantura Jawa Alami Abrasi

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan sebanyak 65,8 persen garis pantai di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa mengalami abrasi sepanjang periode 2000 hingga 2024. Data tersebut dipaparkan dalam diskusi bertema ketahanan pesisir di Jakarta pada Senin (4/5/2026).

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, menjelaskan bahwa wilayah pesisir tersebut kini menghadapi krisis sistemik yang sangat kompleks. Kondisi ini dipicu oleh gabungan faktor alam dan dampak aktivitas manusia di wilayah hulu maupun pesisir.

"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, dan banjir, tetapi juga kenaikan muka air laut dan penurunan tanah. Ini bukan isu lokal, melainkan isu nasional," ujarnya dikutip dari siaran pers.

Analisis citra satelit Sentinel yang dilansir dari Detik iNET menunjukkan dominasi erosi sebesar 65,8 persen, sementara proses akresi atau penambahan daratan hanya mencapai 34,2 persen. Fenomena ini dianggap tidak lazim bagi kawasan delta yang seharusnya menjadi wilayah sedimentasi alami.

Kerusakan lingkungan ini telah menyebabkan hilangnya daratan secara masif di berbagai titik. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang, sementara di Muara Gembong, Bekasi, air laut telah merendam lebih dari 1.000 hektare tambak hingga sejauh 4 kilometer ke daratan.

Kondisi serupa terjadi di Demak dengan intrusi air laut mencapai 6 kilometer yang menenggelamkan permukiman warga. BRIN mencatat 84 persen wilayah pesisir Pantura tersusun dari endapan yang belum terkonsolidasi sehingga sangat mudah tererosi dan mengalami pemampatan tanah.

Data altimetri periode 1993-2025 menunjukkan kenaikan muka air laut rata-rata mencapai 0,42 sentimeter per tahun. Di saat yang sama, penurunan muka tanah atau land subsidence di beberapa kota besar memperparah risiko banjir rob dan kerusakan infrastruktur jalan desa.

Solihuddin menekankan bahwa karakteristik setiap wilayah yang berbeda memerlukan penanganan yang spesifik dan berbasis pada data ilmiah lintas sektor. Ia mengingatkan agar solusi yang diambil tidak hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur fisik semata.

"Tidak ada solusi tunggal untuk seluruh Pantura. Penanganan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah," pungkas Tubagus.

Tekanan terhadap ekosistem Pantura juga diperparah oleh alih fungsi lahan dan berkurangnya hutan mangrove. Hal ini menghilangkan pelindung alami pantai di tengah ancaman kenaikan muka laut yang telah mencapai total 15,5 sentimeter dalam tiga dekade terakhir.