Dandhy Mengajak TNI-Polri Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi

SUTRADARA film dokumenter berjudul "Pesta Babi" Dandhy Dwi Laksono, mengajak jararan, termasuk pimpinan TNI dan Polri untuk menonton dan berdiskusi bersama ihwal film Pesta Babi yang dinilai menciptakan kegaduhan hingga provokatif.

Dia mengatakan, jika film besutannya ini dianggap mendiskreditkan, mengapa TNI dan Polri tidak membuktikan dan meminta penjelasan langsung dari sutradaranya, ketimbang melakukan aksi pembubaran paksa.

"Saya dengan senang hati akan datang kalau ada yang memfasilitasi ini," kata Dandhy kepada Tempo melalui pesan suara, Ahad, 10 Mei 2026.

Namun, dia mensyaratkan agar lokasi kegiatan nonton bareng yang diikuti oleh jajaran TNI-Polri berada pada tempat yang dapat juga diakses oleh masyarakat.

Tujuannya, agar masyarakat luas juga dapat memahami makna dan pesan dari dibuatnya film dokumenter berdurasi sekitar 90 menit ini.

"Jadi, mari kita menonton bersama dan berdiskusi, baik pimpinan TNI, Polri, pejabat Kementerian Pertahanan, maupun yang terlibat dalam proyek di Papua, dengan senang hati kami mengundang," ujarnya.

Sebelumnya, aksi pembubaran paksa kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Ternate, Maluku Utara, kegiatan dibubarkan paksa oleh prajurit Komando Distrik Militer 1501/Ternate.

Komandan Kodim 1501/Ternate Letnan Kolonel Jani Setiadi beralasan, pembubaran dilakukan berdasarkan diskursus dan aduan di media sosial yang menilai film Pesta Babi provokatif.

"Ini bukan pendapat pribadi saya. Jika tidak percaya, saya akan tunjukkan banyak sifat provokatiif menurut masyarakat, menurut di media sosial," kata Jani di Ternate, Jumat, 8 Mei 2026.

Sementara di Nusa Tenggara Barat, tiga perguruan tinggi melarang kegiatan nonton bareng dan diskusi film ini. Tiga perguruan tinggi yang dimaksudkan ialah Universitas Islam Negeri Mataram; Universitas Mandalika; dan Universitas Mataram.

Di Universitas Mataram misalnya, kegiatan dibubarkan sebelum film Pesta Babi diputar oleh panitia. Wakil Rektor III Universitas Mataram Sujita mengatakan, pemutaran film tidak diizinkan tanpa alasan apapun.

Ia mengaku telah menonton film tersebut dan menyimpulkan jika isi film tidak pantas dipertontonkan di lingkungan kampus. Sebab, isinya dinilai mendiskreditkan pemerintah Indonesia.

Karenanya, kata dia, berdasarkan keputusan bersama, Universitas Mataram menolak pemutaran film Pesta Babi demi alasan menjaga kondusifitas kampus.

"Film ini kurang baik untuk ditonton, lebih baik nonton bareng sepak bola," kata Sujita di Universitas Mataram, 7 Mei 2026.

Tempo telah mengirimkan pesan konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah ihwal ajakan nonton bareng dan diskusi film Pesta Babi. Namun, hingga laporan ini dipublikasikan, Aulia belum merespons pesan tersebut.

Adapun, film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua.

Film ini menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua seperti di Merauke, Boven Digoel, maupun Mappi melawan ekspansi dan keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional (PSN).

Pilihan Editor: Dandhy Pertanyakan Alasan TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi