Dilantik Gubernur, Betri Siap Perkuat Reformasi Birokrasi Kalteng

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO  – Betri Susilawati resmi mengemban amanah sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) setelah dilantik Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Istana Isen Mulang, Selasa (26/5/2026).

“Kami di Biro Organisasi tentu akan berupaya maksimal menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung program kerja Pak Gubernur,” ujar Betri seusai pelantikan.

Sebelum dipercaya menempati posisi tersebut, Betri bertugas sebagai Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Ia juga sempat mengemban tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Organisasi.

“Yang menjadi perhatian kami tentu bagaimana tugas pokok organisasi bisa berjalan optimal dan memberi dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah,” katanya.

Dalam menjalankan tugas barunya, Betri menyebut sejumlah fokus utama yang akan dikerjakan meliputi pembenahan struktur kelembagaan perangkat daerah, evaluasi reformasi birokrasi (RB), serta penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemprov Kalteng.

“Hasil evaluasi terakhir menunjukkan reformasi birokrasi kita mengalami peningkatan hingga mencapai level BB, dan ini menjadi capaian yang sangat baik,” ucapnya.

Meski menunjukkan tren positif, ia menilai peningkatan kualitas birokrasi masih perlu diperkuat melalui kerja sama lintas perangkat daerah agar sistem pemerintahan semakin efektif dan akuntabel.

“Ke depan kami ingin nilai SAKIP Pemprov bisa terus meningkat, tentunya dengan kolaborasi bersama seluruh tim kerja di Biro Organisasi,” tambahnya.

Terkait rencana penataan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kemungkinan penggabungan maupun penyederhanaan struktur, Betri mengatakan hal tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah.

“Program itu memang menjadi bagian dari agenda Pak Gubernur, namun kami masih menunggu petunjuk berikutnya. Yang jelas, proses evaluasi tetap kami lakukan,” tutupnya. (adr)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO  – Betri Susilawati resmi mengemban amanah sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) setelah dilantik Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Istana Isen Mulang, Selasa (26/5/2026).

“Kami di Biro Organisasi tentu akan berupaya maksimal menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung program kerja Pak Gubernur,” ujar Betri seusai pelantikan.

Sebelum dipercaya menempati posisi tersebut, Betri bertugas sebagai Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Ia juga sempat mengemban tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Organisasi.

“Yang menjadi perhatian kami tentu bagaimana tugas pokok organisasi bisa berjalan optimal dan memberi dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah,” katanya.

Dalam menjalankan tugas barunya, Betri menyebut sejumlah fokus utama yang akan dikerjakan meliputi pembenahan struktur kelembagaan perangkat daerah, evaluasi reformasi birokrasi (RB), serta penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemprov Kalteng.

“Hasil evaluasi terakhir menunjukkan reformasi birokrasi kita mengalami peningkatan hingga mencapai level BB, dan ini menjadi capaian yang sangat baik,” ucapnya.

Meski menunjukkan tren positif, ia menilai peningkatan kualitas birokrasi masih perlu diperkuat melalui kerja sama lintas perangkat daerah agar sistem pemerintahan semakin efektif dan akuntabel.

“Ke depan kami ingin nilai SAKIP Pemprov bisa terus meningkat, tentunya dengan kolaborasi bersama seluruh tim kerja di Biro Organisasi,” tambahnya.

Terkait rencana penataan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kemungkinan penggabungan maupun penyederhanaan struktur, Betri mengatakan hal tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah.

“Program itu memang menjadi bagian dari agenda Pak Gubernur, namun kami masih menunggu petunjuk berikutnya. Yang jelas, proses evaluasi tetap kami lakukan,” tutupnya. (adr)