Disorientasi Kepemimpinan

Pada bahasa awam, dikenal sebagai bentuk kepemimpinan yang arogan dan temperamental. Situasi ini, dengan mudah terlihat dari tindakan gegabah, seperti meluapkan kemarahan di media sosial bahkan dengan diksi kasar tanpa filter.

Demikianlah kekuasaan, yang memiliki daftar efek samping memabukkan, hingga mampu mengaburkan kewarasan, dalam titik ekstrim dapat membuat pemegangnya merasa memiliki imunitas moral.

Fenomena pemimpin yang lepas kendali, kehilangan kontrol diri, bukan sekadar masalah gaya komunikasi, melainkan ancaman bagi kepentingan publik. Akhir-akhir ini, dunia merasakan hal tersebut.

Sindrom Hubris

Berdasarkan penelitian, teridentifikasi yang disebut hubris syndrome (Owen & Davidson, 2009), sebuah gangguan kepribadian (acquired personality disorder) yang muncul karena seseorang memegang kekuasaan terlalu besar, dan terlalu lama tanpa kontrol yang memadai.

Dengan begitu, panggung dunia terlihat bukan sebagai realitas kompleks, melainkan pentas untuk mencari kejayaan individu. Personifikasi terlihat ketika berbicara tentang diri mereka, dalam posisi orang ketiga, menunjukkan identifikasi perorangan yang berlebihan.

Perlekatan pribadi dalam kekuasaan, menjadikan kepentingan publik tersisih sebagai tujuan. Konsekuensi yang terjadi adalah hilangnya tanggung jawab kepada publik atau hukum, diasumsikan hanya berhutang pada sejarah semata (Owen, 2006).

Neurobiologi Kekuasaan

Transformasi kepemimpinan yang impulsif, berdasarkan riset Dacher Keltner, profesor psikologi UC Berkeley, memberi jawaban mengejutkan, kekuasaan dapat menyebabkan kerusakan otak fungsional.
 
Dalam studi selama dua dekade, Keltner menemukan bahwa subjek yang berada di bawah pengaruh kekuasaan bertindak seolah menderita cedera otak traumatis pada lobus frontal. Wilayah otak tersebut, bertanggung jawab atas pengendalian impuls dan empati.
 
Akibatnya, para pemimpin menjadi kurang mahir dalam melihat sudut pandang orang lain, atau mendeteksi penderitaan bawahan mereka:  fenomena yang disebut power paradox.
 
Secara teknis, kekuasaan melumpuhkan proses saraf yang disebut mirroring (pencerminan). Neurosiantis Sukhvinder Obhi, menemukan bahwa otak orang yang sangat berkuasa berhenti melakukan simulasi mental terhadap pengalaman orang lain.
 
Hal ini menjelaskan alasan mengapa pemimpin dengan mudah menggunakan bahasa yang merendahkan, atau melakukan tindakan fisik yang kasar tanpa rasa bersalah; dikarenakan saklar empati di otak mereka sedang dalam kondisi tidak berfungsi.
 
Jebakan Media Sosial

Disorientasi ini menemukan penguatnya di era digital. Media sosial bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan ruang gema (echo chamber) yang mematikan. Algoritma platform digital menyodorkan informasi yang memvalidasi keyakinan sang pemimpin.
 
Pada akhirnya menciptakan efek konsensus palsu (false consensus effect) dimana mereka merasa didukung semua pihak, meskipun realitanya berbalik.
 
Merujuk analisis model SPIN (status pursuit in narcissism) memperlihatkan bahwa pemimpin dengan kecenderungan narsistik, akan menunjukkan kemarahan luar biasa (narcissistic rage) ketika mereka tidak mendapatkan validasi yang diharapkan di media sosial.
 
Semburan kata kasar dan provokasi viral bukan kecelakaan komunikasi, melainkan strategi neuro-psikologis untuk memulihkan status yang merasa terancam. Di titik tersebut, kontroversi terjadi karena performa ego pemimpin yang haus perhatian.
 
Peringatan Filsafat

Jauh sebelum neurosains berkembang, Plato dalam Republik memperingatkan munculnya jiwa tiran. Digambarkan tiran sebagai orang yang membiarkan keinginan tanpa hukum (lawless desires), biasanya muncul dalam mimpi tetapi mendominasi kehidupan nyata.
 
Tiran, menurut Plato adalah budak dari nafsunya sendiri, sehingga kehilangan kemampuan untuk bersahabat, dan selalu hidup dalam ketakutan serta isolasi.
 
Disisi lain, Immanuel Kant menekankan bila kepemimpinan patut didasarkan pada categorical imperative -prinsip bahwa tindakan harus berdasar hukum moralitas universal. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan, untuk memanipulasi orang lain, sebagai alat demi tujuan pribadi, adalah bentuk tertinggi dari degradasi moral.
 
Disorientasi kekuasaan bukan problem medis sang pemimpin, tetapi bencana bagi publik. Keputusan gegabah, bisa termanifestasi dalam kebijakan ekonomi impulsif hingga ancaman tindakan agresi fisik, serta kehilangan menghitung risiko menjadi inkompetensi hibristik.
 
Perlu mendorong keseimbangan rasionalitas yang logis dalam konteks kepemimpinan, dengan (i) sistem kontrol struktural, dimana mekanisme hukum formal harus menjadi pembatas bagi kekuasaan yang eksesif, (ii) konstruksi kultur kritik, dimana menghidupkan perspektif yang berbeda, adalah cara terhebat dalam menjaga nalar kekuasaan.
 
Selain itu, publik juga perlu melatih diri menghindari bias retorika, seperti diksi kasar dianggap sebagai representasi kekuatan. Sebaliknya, kita perlu menyadari bahwa perilaku tersebut, boleh jadi pertanda sekaligus indikasi disorientasi klinis.
 
Kepemimpinan sejati, bukanlah tentang suara keras di media sosial, atau seberapa banyak lawan yang dapat diintimidasi, melainkan kemampuan untuk mengendalikan ego demi kemaslahatan bersama -bonum commune.
 
Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung