Donald Trump Tegur Friedrich Merz Terkait Isu Nuklir Iran

Sedang Trending 2 jam yang lalu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan teguran keras kepada Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Kamis (30/4/2026) setelah pemimpin Jerman tersebut dinilai mencampuri urusan negosiasi nuklir Iran. Dilansir dari Detikcom, ketegangan ini memicu ancaman pengurangan personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah Jerman.

Perselisihan ini bermula dari komentar Merz yang menyebut Washington tengah dipermalukan oleh Iran dalam proses negosiasi. Trump merespons pernyataan tersebut dengan menuduh Merz memiliki pemahaman yang keliru mengenai ancaman senjata nuklir dari Teheran.

"Berpikir tidak apa-apa bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan!" kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Merespons ketegangan yang meningkat, Kanselir Jerman Friedrich Merz mencoba mendinginkan suasana melalui konferensi pers di Berlin. Ia mengeklaim bahwa komunikasi personalnya dengan pemimpin Amerika Serikat tersebut tidak mengalami keretakan meskipun terdapat perbedaan pandangan politik.

"Dari sudut pandang saya, hubungan pribadi antara presiden Amerika dan saya tetap sebaik sebelumnya," ujar Friedrich Merz, Kanselir Jerman.

Namun, Trump melalui platform media sosial resminya tetap mendesak agar Merz lebih memprioritaskan masalah internal Jerman serta stabilitas di kawasan Eropa Timur. Trump menyoroti ketidakefektifan Jerman dalam menangani dampak perang antara Rusia dan Ukraina yang sedang berlangsung.

"Kanselir Jerman seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengakhiri perang dengan Rusia/Ukraina (di mana dia sama sekali tidak efektif!), dan memperbaiki negaranya yang hancur, terutama masalah Imigrasi dan Energi," tulis Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Trump menyatakan bahwa campur tangan Jerman dalam diplomasi nuklir justru dapat menghambat upaya penciptaan keamanan global. Ia berpendapat Jerman akan lebih aman jika membiarkan pihak-pihak yang berkompeten menangani ancaman Iran.

"(Merz) lebih sedikit waktu untuk mencampuri pihak-pihak yang sedang menyingkirkan ancaman Nuklir Iran, yang dengan demikian membuat dunia, termasuk Jerman, menjadi tempat yang lebih aman!" tambah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Perselisihan diplomatik ini berujung pada ancaman nyata terhadap keberadaan puluhan ribu personel militer Amerika Serikat di Jerman. Trump mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi mendalam terkait penempatan pasukan tersebut dalam waktu dekat.

"Amerika Serikat sedang mempelajari dan meninjau kemungkinan pengurangan pasukan di Jerman, dengan keputusan yang akan dibuat dalam waktu dekat," tulis Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Menanggapi potensi penarikan pasukan tersebut, pemerintah Jerman melalui Menteri Luar Negeri Johann Wadephul menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi segala perubahan kebijakan dari Washington. Jerman menegaskan akan membawa isu ini ke dalam pembahasan internal aliansi NATO.

"Kami siap untuk itu, kami sedang membahasnya secara saksama dan dalam semangat kepercayaan pada semua badan NATO, dan kami mengharapkan keputusan dari Amerika tentang hal ini," ujar Johann Wadephul, Menteri Luar Negeri Jerman.

Wadephul menambahkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Amerika Serikat harus melalui koordinasi antarnegara sekutu agar tetap menjaga keseimbangan beban dalam aliansi. Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas militer Amerika yang ada di Jerman bagi kepentingan kedua belah pihak.

"Keputusan apa pun akan 'dibahas dengan kami dan dengan pihak lain, sebagaimana mestinya di antara sekutu'," kata Johann Wadephul, Menteri Luar Negeri Jerman.

Pemerintah Jerman menutup pernyataan dengan menegaskan komitmen mereka terhadap kemitraan transatlantik yang telah terjalin lama. Berlin menekankan pentingnya pembagian beban yang adil untuk menjaga stabilitas keamanan bersama.

"Kami melakukan ini untuk kepentingan transatlantik bersama kami. Kami melakukannya dengan saling menghormati dan pembagian beban yang adil," ujar pihak Pemerintah Jerman.