DPR Evaluasi Rancang Bangun APBN 2027 yang Disampaikan Presiden Prabowo

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi sekaligus berkolaborasi dalam membahas rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), dilansir dari Detikcom.

Presiden Prabowo Subianto hadir secara langsung bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan APBN (RAPBN) 2027. Langkah ini menjadi momen perdana seorang presiden membacakan KEM PPKF secara langsung, yang biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Puan Maharani memberikan pengantar singkat sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato resminya mengenai arah kebijakan fiskal negara ke depan.

"Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Puan.

Setelah penyampaian draf oleh pemerintah, seluruh fraksi di legislatif dijadwalkan memberikan tanggapan resmi mereka dalam waktu dekat.

"Tentu apa yang sudah dibuat dan direncanakan Pemerintah pada saat ini nantinya pada tanggal 4 Juni, semua fraksi di DPR akan menyampaikan pendapatnya masing-masing," jelas Puan.

Penilaian tersebut akan menentukan keberlanjutan program kerja yang diajukan agar sejalan dengan target pencapaian kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga kita dapat evaluasi, apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini, atau tahun depan sehingga terjadi kolaborasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat sebaik-baiknya," tambah Puan.

Puan menegaskan koordinasi antara legislatif dan eksekutif yang telah terbangun kuat menjadi modal penting dalam pembahasan anggaran ini.

"Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya yakini sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik," sebut Puan.

Kerja sama erat ini dinilai menjadi kunci utama untuk merealisasikan target pembangunan nasional.

"Seperti harapan yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, serta untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," lanjut Puan.

Melalui momentum ini, parlemen juga akan meninjau efektivitas program kerja pemerintah yang berjalan pada tahun anggaran berjalan.

"Kita berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilakukan tahun 2026 bisa diperbaiki, dievaluasi, dan rencana 2027 tentu akan lebih baik, terencana sehingga program-programnya dapat terserap dengan baik dan lancar," ucap Puan.

DPR memastikan komitmennya untuk mengawal seluruh rencana anggaran pemerintah sepanjang berpihak pada kepentingan publik.

"Dan kami di DPR akan terus mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah, selama program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu, demi Merah Putih," tegas Puan.

Mantan Menko PMK ini menambahkan bahwa dokumen KEM PPKF merepresentasikan harapan masyarakat di tengah dinamika situasi global saat ini.

"Sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini," tutur Puan.

Dalam kesempatan tersebut, apresiasi tinggi diberikan oleh pimpinan parlemen atas kehadiran langsung kepala negara dalam sidang paripurna pembacaan kerangka ekonomi.

"Atas nama seluruh Anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia," ujar Puan.

Selain itu, ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada para pimpinan lembaga tinggi negara serta jajaran menteri yang mengawal agenda tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan MPR, Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan DPD RI, Ketua-Ketua Lembaga Negara, Menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Pimpinan Lembaga Keuangan Negara, Para Ketua Umum Partai Politik, serta seluruh hadirin dan tamu undangan atas kesediaan dan semangatnya dalam mengikuti Sidang Paripurna hari ini," papar Puan.

Rapat Paripurna hari ini juga menetapkan agenda lain, termasuk laporan Badan Legislasi mengenai evaluasi perubahan kedua prolegnas RUU Prioritas 2026 dan pengambilan keputusan atas RUU usul inisiatif Komisi III terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.