DPR Minta Dapur Program Makan Bergizi Gratis Tidak Layak Ditertibkan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mendesak penertiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi syarat demi mencegah potensi keracunan massal dalam program makan bergizi gratis (MBG) pada Jumat (12/6/2026).

Langkah evaluasi ini dinilai mendesak karena banyaknya bangunan dapur umum yang tidak sesuai dengan standar persyaratan operasional baku.

"Tentu sangat perlu dievaluasi, harus ditertibkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Saat ini kan ada banyak juga SPPG yang bangunannya tidak sesuai persyaratan dan itu dikhawatirkan akan jadi bom waktu terjadinya keracunan," kata Irma kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Dilansir dari Detikcom, Irma juga menyoroti adanya pembengkakan jumlah titik SPPG yang memicu pemborosan anggaran negara hingga Rp 1 triliun setiap bulan.

"Misalnya kebutuhan SPPG hanya 5, ya jangan diberi izin jadi 8, itu kan pemborosan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Zulhas," ucapnya.

Lonjakan jumlah titik dapur MBG ini sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan yang mencatat kelebihan hingga 13 ribu titik lebih, mencakup wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T.

Pihak Kemenko Pangan mengindikasikan adanya dugaan praktik jual beli titik yang menyebabkan proyeksi awal 21 ribu dapur di luar wilayah 3T melonjak menjadi 27.877 titik.

"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pembengkakan juga terjadi pada rencana awal di daerah 3T.

"Dalam temuannya, terdapat 8.617 titik," kata Zulkifli Hasan menjelaskan realisasi yang awalnya hanya direncanakan sebanyak 2.000 titik SPPG.