DPR Minta Mitigasi Risiko Inflasi Saat Rupiah Tembus Rp 17.600

Nilai tukar rupiah menembus level psikologis baru di atas Rp 17.600 per dollar AS pada Jumat (15/5/2026) pagi akibat tekanan dinamika global dan kenaikan harga minyak. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak otoritas fiskal dan moneter memperkuat langkah mitigasi guna mencegah terjadinya inflasi impor atau imported inflation yang dapat memukul daya beli masyarakat.

Berdasarkan data yang dilansir dari Money melalui platform Google Finance, kurs rupiah tercatat berada di level Rp 17.603,20 per dollar AS pada pukul 09.03 WIB. Angka ini menunjukkan tren pelemahan setelah pada penutupan perdagangan sebelumnya rupiah berada di posisi Rp 17.529 per dollar AS.

Misbakhun menekankan pentingnya respon cepat agar fluktuasi kurs tidak memberikan beban tambahan pada sektor riil. Menurutnya, stabilitas nilai tukar sangat krusial bagi kepastian operasional para pelaku usaha di dalam negeri.

“Kalau pelemahan Rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Politisi tersebut juga mendorong Bank Indonesia untuk melakukan intervensi yang terukur, baik di pasar spot maupun melalui instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pasar tanpa menguras cadangan devisa secara berlebihan.

“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.

Penurunan nilai mata uang garuda dipicu oleh penguatan dollar AS secara global serta peningkatan risiko di pasar keuangan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Faktor kenaikan harga minyak dunia turut menjadi sentimen negatif bagi mata uang di kawasan regional.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede sebelumnya telah memberikan proyeksi terkait rentang pergerakan mata uang domestik pada periode kuartal kedua tahun ini.

“Jika Brent bertahan di atas 110 dollar AS per barrel dan arus modal asing belum pulih, rupiah bisa menguji Rp 17.800,” ujar Josua Pardede dikutip dari Kompas.com, Selasa (5/5/2026).

Senada dengan hal tersebut, kenaikan harga komoditas energi global dinilai menjadi beban utama bagi mata uang negara-negara berkembang.

“Rupiah dan mata uang regional terpantau melemah cukup besar terhadap dollar AS oleh harga minyak mentah dunia yang kembali naik,” kata Lukman Leong, Chief Analyst Doo Financial Futures dikutip dari Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Selain faktor eksternal, Misbakhun mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar pasokan valuta asing di dalam negeri tetap terjaga. Ia menggarisbawahi risiko kenaikan biaya produksi yang bisa berujung pada kenaikan harga konsumen.

“Jangan sampai pelemahan Rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat,” ujarnya.

Penegasan tersebut disampaikan karena adanya kekhawatiran terhadap penurunan konsumsi rumah tangga jika harga pangan dan barang pokok ikut terkerek naik.

“Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” sambung Misbakhun.

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, Komisi XI DPR RI menyatakan akan terus mengawal koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama,” pungkasnya.

Misbakhun menambahkan bahwa sinergi antarlembaga sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak terlambat dalam merespons volatilitas global.

“Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” lanjut Misbakhun.