DPR Usulkan Pemerintah Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Seluruh Rakyat

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/4/2026).

Usulan tersebut disampaikan di hadapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf guna merespons kendala reaktivasi 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kini berstatus nonaktif.

Dilansir dari Detikcom, Charles menilai kekuatan anggaran negara mencukupi untuk menanggung jaminan kesehatan tersebut bagi total 284,6 juta peserta yang terdaftar saat ini.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat sekitar 58,32 juta orang atau 20 persen dari total peserta BPJS Kesehatan yang saat ini berstatus nonaktif.

Politikus PDIP tersebut merinci bahwa beban pemerintah dapat dikurangi dengan memisahkan kategori Peserta Penerima Upah (PPU) yang iurannya sudah dibayarkan oleh perusahaan atau negara sebagai pemberi kerja.

Setelah dikurangi kelompok PPU, jumlah masyarakat yang perlu ditanggung iurannya oleh pemerintah mencapai 225,94 juta jiwa.

Kalkulasi Charles menunjukkan bahwa dengan iuran bulanan sebesar Rp 42 ribu per orang, total anggaran yang dibutuhkan negara adalah Rp 113 triliun per tahun.

"Maka Rp 113 triliun per tahun, Pak, mampu nggak negara? Mampu, Pak," ujar Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Ia membandingkan kebutuhan dana tersebut dengan program pemerintah lainnya yang dinilai menghabiskan anggaran lebih besar, termasuk pengadaan motor trail listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Charles menekankan bahwa pembiayaan kesehatan masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan dibandingkan dengan pengadaan fasilitas yang sedang ramai disorot publik tersebut.

Pihak DPR kini menunggu tanggapan resmi serta analisis lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial terkait usulan integrasi iuran nasional ini.