DPRD DKI Soroti Kendala Infrastruktur Jalan dan Armada RDF Plant Rorotan

Fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara belum mampu beroperasi secara maksimal. Kendala infrastruktur eksternal menjadi penyebab utama terhambatnya optimalisasi fasilitas berkapasitas besar tersebut.

Masalah ini mengemuka saat Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Keberadaan RDF Rorotan diproyeksikan untuk memangkas ketergantungan tinggi ibu kota terhadap TPST Bantargebang di Kota Bekasi.

Seperti diberitakan oleh Detikcom, langkah ini menjadi bagian dari strategi bersama legislatif dan eksekutif untuk mengendalikan volume sampah Jakarta.

"Hari ini Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta hadir di RDF Rorotan. Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang," kata Judistira dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Pansus menargetkan tempat pengolahan ini bisa menyerap 1.500 hingga 2.000 ton sampah saban hari dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

"Nah, tentu hari ini Pansus hadir untuk mencari tahu apa kendalanya, sehingga kami harapkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan bisa maksimal mengolah sampah paling tidak 1.500 sampai 2.000 ton per hari," ujarnya.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, persoalan mendasar sama sekali tidak berkaitan dengan aspek teknologi maupun mesin. RDF Rorotan ditopang oleh tiga lini pengolahan dengan daya tampung masing-masing mencapai 800 ton per hari, atau total kapasitas 2.400 ton harian.

Saat peninjauan, dua lini pengolahan beroperasi normal, sedangkan satu lini lainnya tengah memasuki masa perawatan berkala.

"Kelihatannya karena ada catatannya, salah satunya infrastruktur. Saya kira kendalanya lebih kepada faktor eksternal," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu.

Akses jalan menuju kawasan RDF Rorotan dinilai belum memadai untuk menampung lalu lintas truk pengangkut dari pelbagai wilayah. Guna mengatasi problem ini, DPRD DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk mempercepat perbaikan.

"Pada saat rapat kerja di Komisi D nanti kami akan meminta kepada Dinas Bina Marga terkait ruas yang ada di kawasan KBT yang menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara agar segera ditangani, sehingga armada Dinas Lingkungan Hidup yang mengangkut sampah bisa mendapatkan akses yang lebih baik, dan pengiriman sampah ke RDF Rorotan berjalan lancar," paparnya.

Selain masalah jalan, keluhan dari warga sekitar juga bermunculan terkait kondisi armada pengangkut. Masyarakat mendesak penggantian truk terbuka dengan truk kompaktor tertutup guna mencegah bau menyengat dan ceceran air lindi di sepanjang jalur perlintasan.

"Memang masyarakat cukup keras ketika yang datang itu truk-truk yang sudah uzur. Air lindinya menetes di jalan dan menimbulkan gangguan. Karena itu masyarakat meminta agar yang masuk ke sini benar-benar armada kompaktor khusus yang tidak menimbulkan bau dan sebagainya," katanya.

Judistira menambahkan bahwa Jakarta tidak boleh bertumpu pada satu fasilitas pengolahan saja. Pemprov DKI Jakarta diminta mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada sembari menunggu penyelesaian proyek pembangkit listrik berbasis sampah.

"Ada beberapa instrumen yang akan kami maksimalkan, yang pertama tentu RDF ini, kemudian RDF yang ada di Bantargebang, kemudian UPK Badan Air, dan juga TPS 3R yang jumlahnya kurang lebih 61 di seluruh DKI Jakarta. Semua itu harus dimaksimalkan untuk menyerap sampah dari masyarakat," kata Judistira.