Dudung Abdurachman Endus Potensi Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman mengungkap adanya celah potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5/2026).

Dilansir dari Detikcom, penemuan ini mencakup indikasi penyimpangan operasional pada dapur program unggulan pemerintah tersebut. Dudung menegaskan bahwa pengawasan ketat akan dilakukan guna mencegah kerugian negara pada program prioritas nasional ini.

"Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik," kata Dudung, Kepala Kantor Staf Presiden.

Pemeriksaan langsung ke lapangan direncanakan untuk meninjau potensi ketimpangan kualitas makanan yang dapat berdampak buruk bagi penerima manfaat. Dudung memilih untuk tidak merinci seluruh celah yang ditemukan saat ini sebelum melakukan validasi data di area terdampak.

"Ah nanti, banyak, jangan saya buka semua di sini ya," ujar Dudung.

Pihaknya juga menyoroti risiko penurunan kualitas konsumsi yang berujung pada insiden kesehatan bagi masyarakat. Langkah proaktif diambil untuk memastikan standar pelayanan pemenuhan gizi tetap terjaga sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

"Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan," lanjut Dudung.

Sorotan tajam juga diarahkan pada laporan mengenai ribuan SPPG yang tetap menerima dana meskipun operasionalnya telah dihentikan. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, terdapat 1.720 unit dapur yang disetop sementara namun tetap mendapatkan kucuran dana segar harian.

"Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu," ujar Dudung.

Instruksi pemeriksaan ini datang langsung dari Presiden Prabowo untuk memantau celah ketimpangan pada program-program utama. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan diperkuat guna memastikan distribusi anggaran tepat sasaran.

"Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, 'Pak Dudung coba dicek'. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait," ujar Dudung.

Dudung menegaskan komitmennya untuk bersikap transparan kepada publik apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini dilakukan karena sumber pendanaan program sepenuhnya menggunakan anggaran negara.

"Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu," lanjut Dudung.