Efek Domino dari Pertamax ke Gejolak Politik

Dalam politik, tidak ada kenaikan harga BBM yang benar-benar berhenti di pompa bensin. Ia selalu merambat ke ruang yang lebih luas, yakni meja makan keluarga, persepsi tentang keadilan, hingga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Pada malam 9 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau melonjak sekitar 32 persen dalam semalam. Pertamax Green 95 turut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pemerintah dan Pertamina memiliki alasan ekonomi yang dapat dipahami: harga minyak dunia meningkat akibat eskalasi konflik Israel-Iran, nilai tukar rupiah tertekan hingga Rp18.141 per dolar AS, dan APBN menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan (Kompas.id, 10/06/2026).

Secara ekonomi, keputusan tersebut dapat dipahami. Namun dalam politik, persoalannya tidak sesederhana hitungan biaya produksi dan kurs valuta asing. Setiap kenaikan harga BBM selalu membawa konsekuensi yang melampaui pompa bensin. Ia menyentuh persepsi publik tentang keadilan, keberpihakan negara, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Tiga Persoalan

Persoalan pertama adalah konteks politik yang melatarbelakangi kebijakan ini. Sehari sebelum kenaikan Pertamax diumumkan, survei Indopol menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 59,75 persen dari 80,9 persen pada Januari 2025. Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pusat hanya mencapai 49,02 persen (Tempo.co, 9 Juni 2026). Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang memasuki fase ketika legitimasi tidak lagi dapat dianggap sebagai modal yang tersedia tanpa batas.

Giovanni Sartori menyebut kondisi demikian sebagai crisis of representational legitimacy, yakni ketika institusi politik masih berjalan secara formal, tetapi warga mulai merasa kepentingan mereka tidak lagi tecermin dalam kebijakan negara (Sartori, Parties and Party Systems, 1976). Dalam situasi seperti ini, persoalan bukan lagi apakah sebuah kebijakan benar secara teknokratis, melainkan apakah kebijakan itu dianggap adil dan dapat diterima secara sosial.

Kenaikan Pertamax berpotensi memperbesar jarak psikologis antara negara dan masyarakat. Bagi pemerintah, kebijakan ini mungkin merupakan konsekuensi logis dari tekanan ekonomi global. Namun bagi banyak warga—terutama mereka yang setiap hari berhadapan dengan biaya hidup yang terus meningkat—kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai tanda bahwa negara semakin jauh dari realitas keseharian rakyat. Ketika persepsi semacam ini menguat, yang tergerus bukan hanya daya beli, melainkan juga kepercayaan.

Persoalan kedua adalah paradoks politik yang muncul dari kebijakan itu sendiri. Survei Media Survei Nasional (Median) pada April 2026 menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM merupakan faktor terbesar yang menopang kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan kontribusi mencapai 24,5 persen (Tribunnews.com, 15/04/2026). Dengan kata lain, salah satu fondasi utama legitimasi pemerintah justru berada pada kemampuan menjaga harga energi tetap terjangkau.

Max Weber mengingatkan bahwa kekuasaan bertahan bukan semata karena legalitas hukum, melainkan juga karena adanya keyakinan masyarakat bahwa otoritas yang memerintah layak dipercaya (Economy and Society, 1922). Kepercayaan itulah yang menjadi sumber legitimasi sesungguhnya. Ketika kebijakan yang selama ini menjadi sumber kepercayaan tiba-tiba berubah, pemerintah menghadapi risiko kehilangan sebagian modal politik yang telah dibangun.

Persoalan ini menjadi penting karena masyarakat tidak hanya menilai hasil kebijakan, tetapi juga cara kebijakan tersebut diambil. Kenaikan harga yang mendadak tanpa komunikasi publik yang memadai membuka ruang bagi munculnya kecurigaan, spekulasi, dan ketidakpuasan. Dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada fakta ekonomi itu sendiri.

Persoalan ketiga adalah dampaknya terhadap kelas menengah. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menegaskan bahwa pengguna Pertamax tidak hanya berasal dari kelompok kaya, tetapi juga pekerja, guru, pegawai swasta, pengemudi ojek daring, dan jutaan keluarga kelas menengah yang bergantung pada mobilitas untuk mempertahankan penghasilan mereka (Kompas.com, 10 Juni 2026).

Anthony Giddens dalam The Third Way menyebut kelas menengah sebagai salah satu penyangga utama stabilitas demokrasi modern (Giddens, 1998). Mereka bukan hanya konsumen ekonomi, melainkan juga produsen opini publik, pembayar pajak, dan kelompok sosial yang paling aktif berpartisipasi dalam ruang demokrasi.

Kelompok ini dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan yang tidak ringan. Daya beli melemah, biaya pendidikan meningkat, harga pangan naik, dan ketidakpastian pekerjaan terus membayangi. Kenaikan Pertamax berpotensi menjadi tambahan tekanan yang memperkuat perasaan bahwa mobilitas sosial semakin sulit dicapai. Ketika kelas menengah mulai kehilangan optimisme terhadap masa depan, yang muncul bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga keresahan politik yang lebih luas.

Efek Domino Kenaikan Pertamax

Kesalahan terbesar adalah melihat kenaikan Pertamax sebagai persoalan energi semata. Sesungguhnya, ia merupakan titik awal dari serangkaian konsekuensi sosial dan politik yang saling terkait.

Dampak pertama adalah penurunan daya beli yang dapat berkembang menjadi ketidakpuasan sosial. Kenaikan biaya transportasi akan merambat ke berbagai sektor ekonomi, mengurangi kemampuan konsumsi rumah tangga, dan mempersempit ruang pengeluaran masyarakat. Dalam jangka pendek, dampaknya mungkin terlihat sebagai penyesuaian biasa. Namun dalam jangka panjang, akumulasi tekanan ekonomi dapat mengubah cara masyarakat memandang pemerintah.

Karl Polanyi menjelaskan bahwa ketika tekanan ekonomi dirasakan terlalu berat dan tidak diimbangi perlindungan sosial yang memadai, masyarakat akan menciptakan counter-movement, yaitu dorongan kolektif untuk menuntut koreksi terhadap arah kebijakan negara (The Great Transformation, 1944). Teori ini menjelaskan mengapa persoalan ekonomi sering kali bermetamorfosis menjadi persoalan politik.

Gejala tersebut tidak asing dalam sejarah Indonesia. Demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang dipicu berbagai ketidakpuasan kebijakan menunjukkan bahwa keresahan sosial dapat dengan cepat memperoleh bentuk politik ketika bertemu dengan menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Situasi menjadi semakin relevan ketika survei GoodStats (2026) menunjukkan bahwa 53,7 persen mahasiswa dan pelajar menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Kombinasi tekanan ekonomi dan ketidakpuasan politik merupakan lahan yang subur bagi meningkatnya mobilisasi sosial.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi risiko paradoks fiskal. CELIOS memperingatkan bahwa kenaikan Pertamax tanpa penyesuaian harga Pertalite dapat mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi, sehingga justru memperbesar beban subsidi negara (Tempo.co, 10/06/2026). Apa yang dimaksudkan untuk mengurangi tekanan fiskal berpotensi menciptakan tekanan baru yang tidak direncanakan.

Melampaui Logika Pompa Bensin

Dalam Indonesia Menggugat (1930), Sukarno mengingatkan bahwa persoalan ekonomi pada akhirnya selalu berkaitan dengan martabat manusia. Karena itu, kebijakan publik tidak cukup hanya rasional secara fiskal; ia juga harus dapat diterima secara sosial dan dirasakan adil oleh masyarakat.

Pemerintah tentu tidak dapat mengendalikan harga minyak dunia atau gejolak geopolitik global. Namun, pemerintah dapat mengendalikan cara meresponsnya. Transparansi dalam penetapan harga BBM, komunikasi publik yang jujur, perlindungan bagi kelompok rentan dan kelas menengah, serta percepatan pembangunan transportasi publik merupakan langkah yang jauh lebih penting daripada sekadar menjelaskan alasan kenaikan harga.

Satu hal pasti: yang sedang dipertaruhkan bukan hanya harga Pertamax, melainkan juga kualitas hubungan antara negara dan rakyatnya. Sebab dalam politik, kepercayaan adalah sumber daya yang jauh lebih berharga daripada subsidi mana pun. Ketika kepercayaan itu menipis, kenaikan harga BBM tidak lagi menjadi persoalan energi semata. Ia dapat menjadi awal dari efek domino yang menjalar ke seluruh sendi kehidupan politik bangsa.