Ekonom Sebut Utang Negara Bukan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa kenaikan utang negara tidak disebabkan secara tunggal oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjelasan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis pada Rabu (13/5/2026) guna meluruskan persepsi publik mengenai pengelolaan APBN.

Ronny menilai pandangan yang mengaitkan utang dengan satu program tertentu merupakan cara berpikir fiskal yang kurang tepat. Menurutnya, tata kelola anggaran negara modern menempatkan utang sebagai strategi pembiayaan menyeluruh untuk berbagai sektor pembangunan nasional.

"Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi," kata Ronny P. Sasmita, Analis Senior ISEAI.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang dilansir dari Detik Finance, total utang pemerintah mencapai Rp 9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Rasio tersebut setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Komposisi utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.652,89 triliun atau 87,22%, sementara sisanya berupa pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78%. Ronny menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing dalam struktur anggaran.

"Karena itu, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik. Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial," ujarnya.

Investasi pada pemenuhan gizi anak dipandang sebagai belanja produktif untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di masa depan. Ronny berpendapat bahwa kekurangan nutrisi kronis dapat menurunkan kapasitas kognitif generasi mendatang yang berdampak buruk pada ekonomi.

"Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang," terangnya.

Peningkatan gizi diyakini mampu mencegah kerugian PDB di masa depan akibat kualitas kesehatan yang rendah. Selain itu, program ini diprediksi memberikan efek pengganda pada sektor pertanian, logistik, dan UMKM pangan di daerah.

"Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand)," imbuhnya.

Kualitas pelaksanaan program di lapangan menjadi poin krusial yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah. Pengawasan ketat diperlukan agar penyaluran anggaran tidak mengalami kebocoran dan tepat sasaran.

"Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien dan tidak bocor," pungkas Ronny P. Sasmita, Analis Senior ISEAI.