Erick Thohir Respons Tunggakan Gaji Pemain PSBS Biak Selama Tiga Bulan

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi kabar tunggakan gaji pemain klub PSBS Biak yang dikabarkan belum terbayar selama tiga bulan terakhir pada Jumat (17/4). Masalah finansial ini mencuat ke publik setelah sejumlah penggawa klub asal Papua tersebut menyampaikan keluhannya melalui media sosial.

Kondisi krisis keuangan yang melanda PSBS Biak ini sebelumnya telah mendapat sorotan dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) dan I.League, sebagaimana dilansir dari Detik Sport. Menanggapi situasi tersebut, Erick Thohir menekankan adanya mekanisme hukum untuk melindungi hak para atlet di Indonesia.

"Sebenarnya kalau isu di persepakbolaan, itu Liga sudah punya mekanismenya ya. PSSI sudah mempunyai payung hukumnya NDRC. Itu pertama di Asia, di mana untuk perlindungan pemain," kata Erick Thohir ketika ditemui di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta.

Erick menjelaskan bahwa selain National Dispute Resolution Chamber (NDRC), terdapat sistem Club Licensing yang berfungsi mengontrol stabilitas ekonomi setiap klub. Ia menambahkan bahwa alokasi pendapatan bagi klub dari pihak Liga telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya guna menunjang operasional tim.

"Tapi mekanisme Liga bagaimana mengontrol klub-klubnya itu ada yang namanya Club Licensing. Dan sepengetahuan saya, ada mekanisme Liga yang mengunci pendapatan. Karena dulu Liga memberikan pendapatan kepada masing-masing klub itu hanya kalau tidak salah 5 miliaran, di tahun ini sudah sampai naik ke 17 miliaran," kata Erick.

Sebagai langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa ini, PSSI berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak manajemen klub dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan guna mendapatkan klarifikasi langsung mengenai penyebab tersendatnya pembayaran hak pemain tersebut.

"Kita tunggu saja karena ini baru diangkat beberapa hari terakhir. Yang pasti, dalam waktu dekat kita akan ada pertemuan dengan owner PSBS Biak," tegas Erick.

NDRC sendiri merupakan badan arbitrase resmi PSSI yang telah terverifikasi oleh FIFA untuk menangani kasus sengketa kontrak kerja. Lembaga tersebut memiliki wewenang untuk memutus perkara terkait pemutusan kontrak sepihak, proses transfer, hingga tunggakan upah pelatih dan pemain.