F-Golkar MPR: Anggaran pendidikan harus murni untuk pendidikan

2 jam yang lalu

Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar MPR RI menekankan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan daerah (APBD) harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.

"Anggarannya, sih, memang 20 persen, tapi penggunanya tidak semua ke pendidikan. Ini yang kami akan suarakan terus agar 20 persen itu murni ke pendidikan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Tangerang Selatan, Banten, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Mekeng merespons isu kesejahteraan guru honorer atau nonaparatur sipil negara (ASN).

Menurut ia, persoalan kesejahteraan guru berakar dari anggaran. Dalam hal ini, ia mengingatkan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Namun, Mekeng menyatakan dalam penerapannya saat ini, anggaran pendidikan belum sepenuhnya murni digunakan untuk fungsi pendidikan.

"Program-program (pemerintah) yang lain kami setuju, tidak masalah, tapi jangan ambil dari anggaran pendidikan sehingga masalah-masalah yang diteriakkan oleh guru-guru honorer itu bisa diselesaikan, fasilitas, sekolah-sekolah yang rusak itu bisa diselesaikan kalau anggarannya ada," katanya.

Baca juga: Anggota DPR nilai alokasi anggaran pendidikan belum sesuai kebutuhan

Menurut Mekeng, anggaran pendidikan semestinya digunakan untuk keperluan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang menyangkut sarana dan prasarana, kebutuhan siswa, termasuk guru.

"Itu satu rangkaian," tuturnya.

Ia meyakini apabila alokasi anggaran ini dapat dimaksimalkan, persoalan kesejahteraan guru bisa teratasi.

Menyikapi isu kesejahteraan guru honorer dan tenaga pendidikan lainnya, Fraksi Partai Golkar MPR RI pada Senin, menggelar diskusi publik bertajuk "Implementasi Hak Konstitusional Warga Negara atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak".

Diskusi itu di antaranya dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani.

Mekeng menambahkan pihaknya akan terus menampung pandangan dari berbagai pihak mengenai isu ini.

Setelah itu, Fraksi Golkar berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto guna mendorong pemrioritasan anggaran pendidikan.

"Saya rasa Presiden kita juga melihat kebutuhan rakyat dan dia kan semuanya berujung pada kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif," ucapnya.

Baca juga: Purbaya jamin anggaran pendidikan tetap aman, tak berkurang karena MBG

Baca juga: Komisi X DPR dukung efisiensi anggaran tapi minta tak untuk pendidikan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.