Fahri Hamzah dan PSI Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir meski sejumlah pihak dari internal koalisi menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara yang tidak memerlukan konsultasi publik.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang kewenangan mutlak tanpa syarat persetujuan lembaga legislatif.

"Itu semua wilayah Presiden, dan itu menurut saya ya itu benar wilayah prerogatif. Karena di dalam undang undang dikatakan itu adalah wilayah prerogatif. Jadi Presiden boleh tidak sharing dengan siapa pun," ungkap Fahri dalam tayangan YouTube Gaspol Kompas.com pada Sabtu (18/4/2026).

Fahri kemudian membandingkan mekanisme di Indonesia dengan Amerika Serikat yang mewajibkan adanya konfirmasi dari Kongres terhadap calon pejabat negara sebelum resmi dilantik.

"Kalau di Amerika Serikat ada sistem konfirmasi. Dia harus kirim calonnya dulu ke Kongres. Baru dia dapat persetujuan atau tidak. Kalau ini kan enggak. Anytime dia bisa lakukan," ujar Fahri menjelaskan perbedaan sistem tersebut.

Ia berpendapat bahwa kerahasiaan mengenai komposisi kabinet sangat krusial untuk menjaga stabilitas kerja para menteri sehingga tidak perlu dibuka ke publik sebelum ada keputusan tetap.

"Jadi, keep it secret, menjadi hak beliau. Menurut saya jangan di sharing dengan siapa pun. Itu adalah wilayah beliau, kalau beliau sharing itu adalah lagi lagi hak beliau," kata Fahri menambahkan.

Terkait gaya kepemimpinan Prabowo, Fahri menilai sang Presiden lebih mengedepankan komunikasi persuasif dibandingkan sikap keras dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya di kabinet.

"Pak Prabowo itu bukan orang kejam, dia orang itu ngajak ngobrol orang. Jadi kerja saja yang benar, kerja yang lurus," kata Fahri saat mengimbau para menteri untuk fokus pada target.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyebut Presiden sering memberikan target tinggi namun tetap bersikap realistis terhadap kemampuan manusia dalam mencapai tujuan besar tersebut.

"Kata beliau 'Saya kasih kalian target tinggi, tapi kalau kalian enggak mampu, kan kalian manusia'. Yang penting kata beliau, beliau mengutip Bung Karno 'Gantungkanlah cita citamu setinggi langit, karena kalau kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang bintang," tutur Fahri menceritakan pesan Presiden.

Senada dengan hal itu, Juru Bicara Muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI), I Putu Yogya Saputra, menyatakan bahwa partainya belum menyiapkan nama pengganti karena meyakini kader mereka telah bekerja secara maksimal.

"Enggak (PSI enggak menyiapkan calon). Setahu saya Ketum belum ada bicara itu (Kader PSI pengganti posisi menteri yang akan direshuffle)," kata Putu pada Kamis (16/4/2026) sebagaimana dilansir Kompas TV.

Putu menilai performa kader PSI di pemerintahan, seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sejauh ini mendapatkan respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tapi kami optimis sih, mudah-mudahan enggak. Karena kami yakin kader-kader terbaik PSI bekerja dengan baik di pemerintahan," ujar Putu mengungkapkan optimismenya.

Pihak PSI menegaskan akan tetap patuh pada garis instruksi Presiden dan siap memberikan sumber daya manusia terbaik jika memang dibutuhkan dalam perubahan struktur kabinet.

"Insya Allah enggak. Kalau melihat dari kemarin, kita melihat pada saat Pak Presiden memberi taklimat kemarin kan, saya rasa terhadap Pak Raja Juli kan memberi apresiasi yang baik," ujar Putu mengenai apresiasi Presiden.

Putu kembali menegaskan posisi partai yang menghormati otoritas penuh kepala negara dalam menentukan siapa saja sosok yang layak membantu di dalam jajaran kabinet.

"Tapi sekali lagi terkait isu reshuffle, itu hak prerogatif Presiden. Partai hanya memberi kader terbaiknya untuk mengabdi ke pemerintah, sisanya kembali ke Pak Presiden," kata Putu memungkasi pernyataannya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memilih untuk tidak memberikan jawaban pasti mengenai jadwal perombakan tersebut saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Tunggu saja," kata Teddy pada Selasa (7/4/2026) singkat kepada awak media.