Gus Ipul Jawab Anggaran Rp 700 Ribu untuk Sepatu Siswa Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjawab persoalan anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp 27 miliar.

Isu ini mengemuka, setelah muncul besaran harga untuk sepasang sepatu yang mencapai Rp 700 ribu. Lalu, beredar pula foto di media sosial yang memperlihatkan Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memakaikan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan bahwa anggaran Rp 700 ribu merupakan pagu, bukan harga akhir yang dibayarkan pemerintah.

“Jadi sepatu siswa, pagunya Rp 700 ribu. Harga realisasinya Rp 640 ribu. Selisih berapa itu? Ada Rp 60 ribu,” ujar Gus Ipul sambil menunjukkan data anggaran untuk setiap sepatu di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk survei harga sebelum penentuan pagu anggaran.

“Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa sekolah rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja. Mereka yang bertanggung jawab untuk itu,” ujar Gus Ipul.

“Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pagunya telah ditetapkan dan pagu ini ditetapkan setelah melalui survei atau lebih sederhananya setelah melalui mekanisme yang ada,” lanjutnya.

Menurutnya, pemenang pengadaan dipilih dari penawaran dengan harga terendah yang tetap memenuhi spesifikasi.

“Proses dilalui dan pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi. Memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ini proses yang sudah dilakukan,” lanjutnya.

Setiap Siswa dapat Empat Pasang Sepatu

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat tidak hanya satu jenis, melainkan empat jenis dengan harga berbeda.

Empat jenis sepatu tersebut adalah sepatu PDL, sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian.

Ia merinci, sepatu dengan pagu Rp 700 ribu merupakan jenis sepatu PDL (lapangan), sementara jenis lain memiliki harga lebih rendah.

“Yang tinggi ini pagunya Rp 700 ribu, realisasinya Rp 640 ribu. Kan, setelah melakukan pengadaan ya, lelang ya. Yang kecil tadi sepatu harian SMP dan SMA pagunya Rp 500 ribu, realisasinya Rp 300 ribu. Yang SD Rp 250 ribu,” jelasnya.

Selain itu, satu paket sepatu juga sudah termasuk kaus kaki.

“Include dalam pengadaan sepatu. Jadi setiap sepatu ini sudah include dengan kaus kakinya,” katanya.

Setiap siswa, lanjut dia, menerima beberapa pasang sepatu sekaligus.

“Setiap siswa dapat sepatu Olahraga, PDH, PDL, harian, Iya empat pasang. Jangan salah ya, jadi semua untuk siswa. Ada yang untuk guru juga,” ujarnya.

Klarifikasi Foto dengan Khofifah

Terkait foto yang beredar di media sosial, Gus Ipul menegaskan bahwa sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kemensos.

Foto tersebut ramai karena harga sepatu yang diberikan Gus Ipul dan Khofifah tidak mencapai harga Rp 700 ribu.

“Nah ini, ini supaya enggak keliru sebab ini saya ulang sekali lagi ya, saya juga itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Bu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial,” tegasnya.

“Iya beda jauh. Bukan standar dari sekolah rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau enggak salah. Jadi itu bukan itu yang dimaksud sepatu, itu diberikan kepada siswa sekolah rakyat oleh Ibu Gubernur, bukan pengadaan dari Kemensos,” lanjutnya.

Ia menilai kesalahpahaman tersebut memicu informasi yang tidak tepat di publik.

Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

“Saya sampaikan sejak awal sudah bukan waktunya lagi otak-atik anggaran kementerian. Sudah bukan waktunya lagi korupsi, sudah bukan waktunya lagi kongkalikong. Tidak waktunya lagi sekarang ini kita melakukan penyimpangan, karena pasti akan ketahuan tinggal tunggu waktu,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada intervensi dalam proses pengadaan.

“Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” katanya.

Menurutnya, seluruh proses pengadaan diawasi ketat dan dapat diaudit.

“Dan juga perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa kami diaudit. Kami diawasi, diaudit, dan tentu jika dirasa ada penyimpangan, pertama-tama para penanggung jawab akan diminta untuk mengembalikan,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang bagi publik untuk mengawasi dan memberikan masukan.

“Kami akan jelaskanlah, kami apresiasi aja. Mungkin ini bagian dari upaya untuk mengawasi, untuk memastikan bahwa apakah pengadaan di sekolah rakyat itu ada penyimpangan atau tidak. Jadi saya sama Pak Wamen berpikir positif aja,” katanya.

Gus Ipul berharap masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta mendorong keterbukaan dalam proses pengadaan di Kemensos.

“Kita berharap saja kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada berita-berita yang sebenarnya masih harus memerlukan klarifikasi,” pungkasnya.