Hipmi dorong penguatan pengawasan distribusi solar subsidi

58 menit yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mendorong penguatan pengawasan distribusi solar subsidi guna mencegah penggunaan kode batang (barcode) Pertamina untuk menimbun stok solar.

"Pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi," kata Anggawira, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Anggawira, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (Aspebindo), menjelaskan beberapa langkah konkret, yang perlu diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi bisa dijalankan secara tepat sasaran.

Pertama, ia mengatakan agar pemerintah, regulator, maupun Pertamina melakukan penguatan integrasi data digital dan verifikasi kendaraan secara real-time.

"Termasuk, sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian," katanya.

Kedua, Anggawira menyarankan perlunya memperkuat pengawasan di SPBU, terutama di wilayah rawan penyalahgunaan.

"Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics, sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi," ujarnya.

Ketiga, adalah penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.

Anggawira meyakini kepastian penegakan hukum sangat penting agar ada efek jera.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan penimbunan ataupun pembelian berlebihan menggunakan banyak barcode atau modus lainnya.

Ketika panic buying terjadi, Anggawira mengatakan pihak yang paling dirugikan justru sebenarnya adalah masyarakat kecil dan sektor produktif yang selama ini membutuhkan solar subsidi untuk bekerja dan menjalankan usaha sehari-hari.

Ia menilai energi merupakan kebutuhan bersama.

Untuk itu, kata dia, distribusinya harus dijaga secara adil, tertib, dan bertanggung jawab.

"Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," kata Anggawira.

Baca juga: HIPMI nilai WFH sebagai langkah adaptif hadapi tekanan harga energi

Baca juga: Hipmi: Soal impor BBM lewat Pertamina murni urusan bisnis

Baca juga: Skema bisnis B2B impor BBM dinilai jadi solusi temporer

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.