Hukuman Penjara Mantan Ibu Negara Korea Selatan Diperberat Empat Tahun

Pengadilan Tinggi Seoul resmi memperberat vonis penjara bagi mantan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, dalam perkara korupsi pada Selasa (28/4/2026). Kim terbukti bersalah melakukan manipulasi harga saham dan menerima suap, sehingga masa hukumannya bertambah dari 20 bulan menjadi empat tahun penjara.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, hukuman lebih berat ini dijatuhkan setelah hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya menggugurkan dakwaan manipulasi harga saham. Selain hukuman fisik, pengadilan juga mewajibkan terdakwa membayar denda senilai puluhan juta Won.

"Pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada terdakwa dan mengenakan denda 50 juta Won (Rp 584,5 juta)," demikian bunyi putusan Pengadilan Tinggi Seoul yang disiarkan langsung via televisi pada Selasa (28/4) waktu setempat.

Pihak pengadilan menjelaskan bahwa Kim terlibat aktif dalam pengaturan harga saham Deutsch Motors, sebuah perusahaan dealer mobil di Korea Selatan. Tindakan tersebut dinilai sebagai praktik ilegal yang merusak tatanan pasar melalui mekanisme kolusi antarpihak.

"Terdakwa tampaknya telah berpartisipasi dalam tindakan tersebut," kata pengadilan saat membatalkan putusan pengadilan lebih rendah terkait dakwaan manipulasi harga saham.

Kim Keon Hee merupakan istri dari mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini juga sedang menjalani masa tahanan di penjara. Sebelumnya, Kim divonis 20 bulan penjara pada Januari lalu akibat kasus penerimaan hadiah mewah dari sebuah lembaga gereja.

Majelis hakim menekankan bahwa terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk mengakui perbuatannya selama proses hukum berlangsung. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang memperberat sanksi pidana terhadap dirinya.

"Pengadilan Tinggi Seoul, dalam putusannya pada Selasa (28/4), menyatakan Kim "gagal mengakui kesalahannya dan malah terus-menerus mencari alasan".

Tindakan penyuapan yang dilakukan oleh Kim dianggap telah mencoreng reputasi pemerintah dalam mengelola urusan negara. Pengadilan menilai perbuatan tersebut berdampak luas terhadap sentimen masyarakat mengenai keadilan kebijakan nasional.