Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menyerap aspirasi ratusan buruh, pelaku UMKM, dan pengemudi ojek online dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kabupaten Trenggalek pada Minggu (10/5/2026). Kegiatan ini fokus membahas penguatan serikat pekerja dan kesejahteraan masyarakat kecil di tengah tantangan ekonomi.
Dilansir dari Detikcom, berbagai persoalan krusial diangkat dalam forum tersebut, mulai dari jaminan perlindungan sosial, ketersediaan lapangan kerja, hingga keberpihakan regulasi terhadap kaum pekerja. Sosok yang akrab disapa Ibas ini menekankan bahwa sektor ketenagakerjaan menyangkut hajat hidup keluarga dan masa depan pendidikan anak-anak.
"Selamat Hari Buruh 1 Mei 2026. Semoga para pekerja semakin sehat, kuat, maju, dan semakin sejahtera untuk Indonesia yang kita cintai bersama," ujar Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Legislator asal Dapil Jawa Timur VII tersebut menegaskan komitmennya untuk memastikan adanya keseimbangan hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Menurutnya, sinergi ketiga pihak tersebut merupakan kunci utama dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha harus terus berdialog. Tiga unsur ini tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun kesejahteraan bersama," ungkap Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Ia juga menyoroti pentingnya akses program nyata seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha kecil dan jaminan BPJS bagi para pekerja. Kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak serta memberikan kepastian jaminan sosial.
"Kita tidak boleh hanya mendengar keluhan masyarakat tanpa menghadirkan jalan keluar. Negara harus hadir melalui program-program yang benar-benar membantu pekerja agar hidupnya lebih aman, lebih sehat, dan punya masa depan," tegas Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Tania, seorang pelaku UMKM yang hadir dalam dialog, menyampaikan keresahannya terkait perhatian pemerintah yang selama ini dianggap lebih banyak terfokus pada industri besar. Ia berharap pelaku usaha mandiri juga mendapatkan dukungan fasilitas ketenagakerjaan yang sama.
"Kami ini UMKM bukan pabrik besar. Kami ingin terus tersentuh program-program ketenagakerjaan agar semangat kami terus menyala. Usia kami di UMKM ini juga sudah tua sehingga kami mohon lebih diperhatikan. Kami masih punya anak, punya cucu. Semangat kami sebagai wanita mandiri ingin terus menyala, tapi kami juga terus butuh support dari pemerintah, dari Pak Ibas, dari dinas supaya UMKM kami ini terus bisa mendapatkan perhatian, bukan buruh yang ada di pabrik saja," tutur Tania, Pelaku UMKM.
Merespons hal tersebut, Ibas menyatakan dukungannya terhadap sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Ia berjanji akan mengupayakan agar pelaku usaha kecil mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja di sektor formal.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Semangat ibu-ibu dan para pelaku usaha kecil ini luar biasa. Tugas kita bersama adalah memastikan mereka tidak berjalan sendiri," kata Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Selain UMKM, Solidaritas Ojek Online Trenggalek Raya juga mengusulkan adanya skema BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi pekerja informal. Ibas menanggapi aspirasi tersebut dengan menekankan perlunya mencari titik keseimbangan terkait besaran potongan biaya aplikasi bagi pengemudi.
"Keinginan Presiden agar potongan aplikator di bawah 10 persen tentu menjadi perhatian bersama dan angin segar bagi teman-teman ojol. Tapi kita juga harus mencari titik tengah yang adil. Misalnya bisa dipikirkan skema sekitar 9,5 persen untuk aplikator dan 9,5 persen untuk pekerja ojol, sehingga sama-sama masih punya ruang yang sehat untuk bertumbuh dan tetap sesuai semangat keberpihakan kepada pekerja," jelas Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Ibas menambahkan bahwa perlindungan sosial bagi pengemudi ojek online merupakan kebutuhan mendesak mengingat tingginya risiko pekerjaan mereka di lapangan. Pihaknya akan terus memperjuangkan kolaborasi antarpihak agar jaminan sosial tersebut bisa terealisasi.
"Kita ingin para pekerja dan teman-teman ojol bisa bekerja dengan tenang, sehat, dan punya perlindungan sosial yang baik. Jangan sampai mereka bekerja keras setiap hari tetapi masih merasa sendirian menghadapi hidup," tutur Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengapresiasi potensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprediksi mampu menciptakan ribuan lapangan kerja baru di daerah. Ia memberikan ilustrasi bahwa keberadaan pusat pengelolaan gizi akan menyerap banyak tenaga kerja lokal.
"Kalau satu SPPG membutuhkan sekitar 40 pekerja dan ada 100 SPPG di Trenggalek, berarti bisa tercipta ribuan lapangan pekerjaan baru. Jadi program ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga tentang membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Ibas berpendapat bahwa terciptanya lapangan kerja baru akan berdampak langsung pada peningkatan daya beli dan stabilitas ekonomi daerah. Rasa aman secara ekonomi diyakini akan menumbuhkan optimisme kolektif di tengah masyarakat.
"Kalau masyarakat punya pekerjaan, penghasilan meningkat, daya beli tumbuh, usaha-usaha berjalan baik, maka ekosistem ekonomi kita juga akan semakin kuat. Pada akhirnya bangsa ini bisa lebih aman, stabil, dan sejahtera," jelas Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Isu perlindungan pekerja perempuan juga menjadi poin penting dalam diskusi tersebut, termasuk pemenuhan hak cuti hamil dan jaminan kesehatan kerja yang memadai. Ibas menegaskan bahwa perempuan harus mendapatkan ekosistem kerja yang aman untuk mendukung masa depan keluarga.
"Kita ingin para pekerja perempuan juga bisa bekerja dengan aman, sehat, dan tetap punya masa depan yang baik untuk keluarganya," ujar Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen untuk bahu-membahu membangun ketahanan keluarga melalui penguatan sektor ketenagakerjaan di berbagai tingkatan.
"Pekerja yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Kalau keluarga kuat, daerah akan maju, dan Indonesia bisa semakin sejahtera. Kita harus terus saling mendukung dan tidak boleh menyerah menghadapi keadaan," ucap Ibas, Wakil Ketua MPR RI.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Trenggalek Christina Ambarwati Soemarno menyatakan pihaknya terus berupaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi BPJS serta kolaborasi donasi untuk menjangkau masyarakat lapisan bawah meski terkendala anggaran.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·