Ideologi yang Hilang: Erosi Idealisme dalam Cengkeraman Survivalisme

Di atas kertas, Indonesia adalah panggung besar bagi pertarungan ideologi. Partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lahir dengan identitas yang jelas: nasionalis, religius, kerakyatan, bahkan progresif. Namun dalam praktiknya, ada satu “ideologi tak tertulis” yang justru lebih dominan dan lintas batas: survivalisme.

Survivalisme, dalam konteks ini, bukan soal bertahan hidup secara fisik di alam liar, melainkan strategi untuk tetap eksis, baik secara politik, ekonomi, maupun kelembagaan di tengah dinamika kekuasaan yang terus berubah. Ia bukan ideologi yang diumumkan dalam manifesto, melainkan tampak jelas dalam perilaku.

Ketika Ideologi Menjadi Alat, bukan Arah

Jika melihat ke belakang, situasinya tidak selalu seperti ini. Pada masa Orde Lama, kontestasi ideologi berlangsung sangat kuat—nasionalisme, komunisme, dan agama berhadapan secara terbuka. Perdebatan tajam, bahkan konflik, terjadi karena masing-masing benar-benar memperjuangkan visi besar tentang arah bangsa.

Memasuki Orde Baru, ruang ideologi memang disederhanakan dan dikendalikan. Namun dalam keterbatasan itu, masih ada upaya untuk mempertahankan kerangka nilai. Ideologi tetap menjadi referensi, walau tidak bebas diperdebatkan.

Pada awal Reformasi, semangat idealisme kembali menguat. Kebebasan politik membuka ruang bagi berbagai gagasan untuk muncul kembali. Partai dan ormas berlomba menawarkan visi yang dianggap paling mampu membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Namun dalam dua dekade terakhir, terjadi pergeseran yang semakin terasa. Kontestasi ideologis yang dulu dijunjung sebagai fondasi perjuangan perlahan memudar. Yang menguat justru kemampuan beradaptasi, berkoalisi, dan bertahan dalam sistem. Ideologi tidak hilang, tetapi kehilangan daya ikatnya. Kontestasi ideologis yang dulu menjadi fondasi perjuangan mulai melemah. Yang menguat justru kemampuan untuk beradaptasi, berkompromi, dan bertahan dalam sistem.

Survivalisme dan Kepentingan Golongan

Krisis ideologi ini agaknya sangat mengkhawatirkan karena semua akan berkontestasi untuk bertahan hidup dan kenyang saja. Padahal pada masa awal berdirinya, banyak partai dan ormas di Indonesia membawa semangat idealisme yang kuat. Mereka lahir dari gagasan besar: keadilan sosial, negara berbasis agama, nasionalisme yang inklusif, atau demokrasi yang berkeadaban. Namun seiring waktu, idealisme sering kali berhadapan dengan realitas kekuasaan. Sistem politik yang kompetitif, kebutuhan logistik yang tinggi, dan tekanan untuk tetap relevan membuat banyak organisasi mulai beradaptasi. Di sinilah survivalisme mengambil alih.

Alih-alih mempertahankan garis ideologis secara konsisten, banyak aktor memilih fleksibilitas. Koalisi yang dulu dianggap “tidak mungkin” menjadi biasa. Narasi yang dulu diperjuangkan mati-matian bisa berubah dalam satu siklus politik. Prinsip menjadi cair, tergantikan oleh kebutuhan untuk bertahan.

Dalam bentuknya yang lebih dalam, survivalisme bukan hanya soal bertahan, melainkan juga soal siapa yang dipertahankan. Di sinilah masalah utama muncul: bertahan hidup demi eksistensi organisasi sering kali berarti mendahulukan kepentingan golongan dibanding kepentingan umum.

Ketika partai atau ormas menghadapi pilihan antara menjaga prinsip demi publik atau menjaga posisi demi keberlanjutan mereka sendiri, yang sering terjadi adalah pilihan kedua. Kekuasaan menjadi alat untuk melanggengkan organisasi, bukan semata untuk melayani rakyat. Logika ini menciptakan pergeseran halus, tetapi signifikan: dari “perjuangan untuk masyarakat” menjadi “perjuangan untuk tetap ada”. Dalam situasi seperti ini, rakyat bukan lagi tujuan utama, melainkan bagian dari kalkulasi.

Koalisi Tanpa Batas, Prinsip Tanpa Akar

Fenomena koalisi di Indonesia menjadi contoh paling nyata. Partai dengan latar belakang nasionalisme dan partai berbasis agama—yang secara ideologis seharusnya memiliki perbedaan mendasar—dapat dengan mudah berada dalam satu barisan kekuasaan. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk kedewasaan politik. Namun bagi yang lain, ini menunjukkan bahwa ideologi bukan lagi menjadi kompas utama. Yang lebih penting adalah akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh. Dalam logika survivalisme, berada di dalam sistem lebih penting daripada menjaga jarak demi prinsip. Karena berada di luar berarti kehilangan relevansi—dan dalam politik, irrelevansi adalah kematian.

Perbedaan ideologis yang dulu dianggap prinsipil menjadi tidak relevan ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk bertahan dalam sistem. Nasionalisme dan agama—yang seharusnya menjadi fondasi nilai—pada akhirnya berfungsi serupa: sebagai kendaraan mobilisasi, bukan sebagai batas etis. Dengan kata lain, baik yang mengusung nasionalisme maupun agama, sering kali beroperasi dalam logika yang sama: survivalisme pragmatis. Perbedaan ideologis menjadi kosmetik, sementara praktiknya konvergen.

Apakah Ini Keniscayaan?

Pertanyaannya: Apakah idealisme masih punya tempat? Apakah hal tersebut merupakan keniscayaan?

Jawabannya tidak sederhana. Di satu sisi, sistem politik memang menuntut kompromi. Tidak ada organisasi yang bisa sepenuhnya kaku tanpa risiko tersingkir. Namun di sisi lain, tanpa idealisme, politik kehilangan arah moralnya. Survivalisme mungkin diperlukan untuk bertahan, tetapi jika menjadi satu-satunya logika, ia akan mengosongkan makna perjuangan itu sendiri. Politik berubah menjadi sekadar permainan posisi, bukan lagi alat untuk mewujudkan visi.

Sebagian orang mungkin berargumen bahwa ini adalah keniscayaan dalam politik modern. Tidak ada organisasi yang bisa bertahan tanpa kompromi. Survivalisme dianggap sebagai bentuk realisme. Namun pertanyaannya bukan "Apakah survivalisme diperlukan?" melainkan "Sejauh mana ia mendominasi?" Ketika bertahan hidup menjadi tujuan utama, seluruh sistem akan bergerak mengelilinginya dan idealisme hanya menjadi aksesori.

Di sinilah survivalisme menjadi logika dominan. Partai dan ormas tidak lagi semata bergerak untuk memperjuangkan nilai, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan mereka sendiri. Dalam banyak situasi, pilihan yang diambil bukan lagi yang paling ideal bagi publik, melainkan yang paling aman bagi eksistensi organisasi. Akibatnya, kepentingan golongan sering kali lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Bertahan hidup sebagai organisasi menjadi tujuan utama, sementara rakyat bergeser menjadi bagian dari perhitungan politik, bukan lagi pusat dari perjuangan itu sendiri.

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik koalisi. Perbedaan antara partai berbasis nasionalisme dan agama yang dulu dianggap prinsipil kini menjadi cair. Mereka dapat dengan mudah berada dalam satu barisan kekuasaan, menyesuaikan posisi sesuai kebutuhan. Ideologi yang seharusnya menjadi batas etis berubah menjadi alat mobilisasi. Hal yang sama juga terjadi pada ormas. Ketergantungan pada akses kekuasaan—baik dalam bentuk program, sumber daya, maupun legitimasi—mendorong mereka untuk bersikap pragmatis. Kritik dapat dilunakkan, posisi dapat dinegosiasikan, dan nilai dapat disesuaikan demi keberlangsungan organisasi.

Menemukan Kembali Makna Perjuangan

Survivalisme mungkin tidak bisa dihindari dalam sistem politik yang kompleks. Namun ketika ia menjadi logika utama, idealisme perlahan tersingkir. Politik kemudian kehilangan arah moralnya, berubah menjadi sekadar upaya mempertahankan posisi. Pada akhirnya, tantangan terbesar tidak untuk menghapus survivalisme, tetapi untuk menyeimbangkannya dengan idealisme. Tanpa itu, partai dan ormas hanya akan terus bertahan—tetapi tanpa benar-benar memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri.

Pada titik ini, perbedaan antara nasionalisme dan agama sebagai basis ideologi menjadi kurang berarti dalam praktik. Keduanya sering beroperasi dalam logika yang sama: survivalisme pragmatis. Ideologi tetap digunakan sebagai identitas, tetapi tidak selalu menjadi pedoman tindakan. Konsekuensinya, ideologi mengalami pergeseran fungsi. Ia bukan lagi menjadi arah perjuangan, melainkan alat untuk mencapai tujuan lain, yaitu kekuasaan, pengaruh, dan eksistensi. Publik pun dihadapkan pada simbol-simbol yang kuat, tetapi sering kali tanpa konsistensi dalam praktik.

Tantangan ke depan adalah mengembalikan keseimbangan. Survivalisme mungkin tidak bisa dihindari, tetapi ia tidak boleh menghapus idealisme. Partai dan ormas perlu kembali mendefinisikan batas: kapan harus beradaptasi, dan kapan harus bertahan pada prinsip. Tanpa itu, mereka berisiko kehilangan legitimasi moral. Karena pada akhirnya, eksistensi tanpa tujuan hanyalah keberlanjutan yang kosong. Dan politik tanpa idealisme hanyalah manajemen kepentingan, bukan perjuangan untuk masa depan.