IISS Peringatkan Risiko Konflik Nuklir Terbuka AS dan Cina Terkait Taiwan

Potensi konflik terbuka yang melibatkan senjata nuklir kini membayangi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina terkait isu kedaulatan Taiwan. Berdasarkan laporan International Institute for Strategic Studies (IISS) yang dilansir dari Detikcom, skenario terburuk dari ketegangan ini dapat memicu kedua negara meluncurkan operasi militer skala besar yang menyasar pusat komando serta sistem komunikasi lawan.

Lembaga riset yang berpusat di London tersebut menilai bahwa kawasan Asia Pasifik saat ini telah menjadi titik pusat dari perlombaan senjata nuklir baru. Fenomena ini memicu kekhawatiran karena stabilitas strategis di kawasan tersebut dinilai mulai terganggu oleh aktivitas penguatan militer dari berbagai negara.

"Negara-negara di kawasan ini, termasuk negara yang memiliki kepentingan strategis, tengah memperluas arsenal nuklir mereka. Sementara negara yang tidak memiliki senjata nuklir justru meningkatkan kemampuan serangan konvensional jarak jauh. Keduanya sama-sama mengganggu stabilitas strategis," tulis IISS dalam laporannya.

Peningkatan kapasitas militer di Asia Pasifik saat ini dilaporkan tidak lagi sebatas pada pertahanan konvensional. Pergerakan tersebut sudah mengarah pada kemampuan serangan strategis yang berpotensi memicu eskalasi konflik yang jauh lebih luas, meskipun hingga kini pemerintah AS maupun Cina belum memberikan respons resmi.

Laporan setebal 156 halaman ini dipublikasikan menjelang pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, forum keamanan terbesar di Asia yang mempertemukan para pejabat pertahanan global. Konflik Taiwan, situasi di Iran, serta kepastian komitmen AS di kawasan diproyeksikan menjadi fokus utama pembahasan para delegasi.

Konferensi informal tersebut dijadwalkan mempertemukan menteri, jenderal, kepala intelijen, diplomat, hingga pelaku industri persenjataan. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dipastikan hadir sebagai pembicara, sementara kehadiran Menteri Pertahanan Cina Dong Jun belum mendapatkan konfirmasi resmi.

Forum ini juga bergulir setelah pertemuan antara Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing awal bulan ini. Kunjungan Trump tersebut memicu kekhawatiran di Taipei mengenai ketegasan komitmen Washington dalam membantu pertahanan Taiwan.

Pemerintah Beijing sendiri tetap mempertahankan prinsip untuk memprioritaskan "penyatuan secara damai", namun tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer demi mengambil alih Taiwan. Di sisi lain, pemerintah Taiwan secara tegas menolak klaim kedaulatan yang diajukan oleh Cina.

Analisis Risiko Escalasi Militer dan Kapasitas Senjata

Dalam skenario konflik yang dikaji IISS, militer AS dan Cina diprediksi akan mengusung misi yang bertolak belakang. Cina fokus untuk menghalau pergerakan AS beserta sekutunya, sedangkan AS berkomitmen memperkuat pertahanan Taiwan melalui operasi besar di berbagai ranah militer.

"Konflik dengan Cina berisiko meningkat, bahkan hingga level nuklir, mengingat pentingnya Taiwan bagi Beijing," demikian isi dokumen tersebut.

IISS juga menyoroti ketiadaan bukti publik mengenai adanya aturan pengaman bersama antara kedua militer untuk membatasi serangan pada pusat komando penting. Hal ini mencakup sistem kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian dari masing-masing pihak.

"Risiko eskalasi nuklir dengan demikian akan terus membayangi dalam setiap konflik besar Amerika Serikat–Cina," lanjut dokumen itu.

Peneliti senior IISS Daniel Salisbury menyatakan bahwa dialog mengenai pengendalian senjata dengan Cina jauh lebih rumit dibandingkan dengan Uni Soviet pada masa Perang Cold War. Faktor utamanya adalah karena sebagian besar informasi mengenai persenjataan nuklir milik Beijing bersifat sangat tertutup.

Meskipun arsenal nuklir AS dan Rusia masih jauh lebih besar, Pentagon memproyeksikan Cina tengah mempercepat peningkatan kemampuan nuklirnya dan diperkirakan memiliki 1.000 hulu ledak pada 2030. Saat ini, Federasi Ilmuwan Amerika Serikat mencatat Rusia memimpin dengan 4.400 hulu ledak aktif, disusul AS sebanyak 3.700, dan Cina sebanyak 620.

Penundaan Pengiriman Senjata AS ke Taiwan

Di tengah tekanan militer Beijing yang terus meningkat di sekeliling pulau, Taiwan masih menunggu realisasi pengiriman paket senjata dari AS senilai 14 miliar dolar AS. Penundaan ini terjadi setelah Trump menyatakan belum mengambil keputusan final pascapertemuannya dengan Xi Jinping.

Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut AS Hung Cao mengungkapkan dalam sidang Senat bahwa penundaan bertujuan memastikan ketersediaan amunisi AS untuk Operation Epic Fury di Iran. Operasi militer tersebut merupakan kampanye yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel sejak Februari.

Kendati demikian, sumber internal menegaskan bahwa kebutuhan amunisi untuk operasi di Iran tidak memiliki kaitan langsung dengan proses birokrasi penjualan senjata ke Taiwan yang memakan waktu bertahun-tahun. Pentagon diklaim tetap memiliki stok persenjataan yang cukup untuk mendukung seluruh target strategis geopolitik AS.

Hingga saat ini, Washington menyatakan kebijakan luar negerinya tidak berubah terhadap Taiwan. AS masih terikat secara hukum melalui Taiwan Relations Act 1979 untuk menyediakan sarana pertahanan mandiri bagi Taipei.