Ilusi Kehadiran Negara dalam Layar Film, “Ayah Ini Arahnya ke Mana Ya?”

Ada satu ironi mempertemukan ruang keluarga dengan ruang tata kelola kekuasaan. Seseorang bisa saja duduk tegak di kursi utama, menikmati segala privilese yang ada, dan memegang simbol otoritas tertinggi, namun kehadirannya sebagai ayah di dalam keluarga, sebagai pemimpin di dalam negara, sama sekali tidak memberikan arah bagi mereka yang seharusnya ia lindungi.

Layar bioskop kita baru saja disuguhi sebuah refleksi yang sangat meresahkan melalui film "Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya?" Karya sinematik ini menelanjangi sebuah fenomena kelumpuhan fungsional dari seorang figur pemimpin. Melalui karakter Yudi, kita tidak sedang melihat sosok ayah yang kejam atau abusif. Sang sutradara justru menyajikan bentuk pengkhianatan peran yang jauh lebih sunyi namun destruktif. Sosok nakhoda itu hadir secara fisik di dalam rumah, menjalankan rutinitas yang tampak normal dari luar, namun secara emosional dan manajerial ia sebenarnya telah lama mati. Puncaknya terjadi ketika tumpukan utang yang selama ini disembunyikan rapat-rapat akhirnya meledak, memaksa sang anak untuk mengambil alih kemudi kapal yang hampir karam dan menanggung beban kedewasaan yang bukan miliknya.

Bagi penonton awam, ini adalah drama keluarga yang menguras emosi. Namun, jika kita menarik lensa ini lebih jauh ke ranah administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, dinamika tragis keluarga tersebut sejatinya adalah sebuah cerminan dari krisis kepemimpinan struktural yang sedang menjangkiti kehidupan bernegara kita.

Kegagalan Fungsional Pemimpin Publik

Karakter ayah dalam film ini adalah personifikasi yang sangat sempurna dari organisasi publik yang mengidap sindrom ilusi kehadiran. Secara institusional, negara atau institusi pemerintahan itu tampak berdiri tegak. Gedung-gedung birokrasinya berdiri megah, apel pagi dilaksanakan rutin, seragam kebesaran dikenakan, dan triliunan anggaran terus dihabiskan atas nama program kerja.

Namun, ketika krisis melanda, ketika ketidakpastian ekonomi mencekik, atau ketika masyarakat akar rumput berada di persimpangan jalan yang genting dan bertanya tentang arah, kompas kebijakan itu ternyata tidak berfungsi.

Ketidakmampuan memberikan arah yang jelas dan solusi yang nyata ini adalah bentuk pelanggaran etika publik yang paling mendasar. Etika publik menuntut seorang pemimpin tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif secara kaku, tetapi juga harus memiliki kepekaan moral untuk menyelamatkan warganya dari jurang keputusasaan. Para pemegang otoritas telah gagal menerjemahkan mandat kekuasaannya menjadi sebuah kepastian perlindungan.

Bom Waktu Itu Bernama Defisit Akuntabilitas

Lebih jauh lagi, kita bisa membedah skandal utang yang disembunyikan oleh karakter utama sebagai sebuah metafora brilian tentang defisit akuntabilitas publik. Dalam manajemen publik, menyembunyikan kebusukan sistem demi menjaga citra stabilitas adalah sebuah moral hazard yang sangat fatal. Para pejabat publik sering kali terjebak dalam jebakan pencitraan, memoles laporan kinerja seolah semuanya berjalan sempurna, padahal di bawah permukaan, fondasi institusi sedang keropos digerogoti inefisiensi dan salah urus. Kebohongan demi kebohongan manajerial ini ditumpuk hingga akhirnya mencapai titik didih yang tidak lagi bisa ditutupi oleh narasi manis humas pemerintahan.

Di sinilah konsep akuntabilitas antar-generasi menemukan relevansinya yang paling menyedihkan. Utang masa lalu selalu menuntut pelunasan di masa depan. Ketika para pembuat kebijakan hari ini menyembunyikan defisit anggaran struktural, menunda mitigasi krisis lingkungan, atau merancang pembangunan infrastruktur tanpa kajian resiliensi yang matang, mereka sejatinya tidak sedang membangun bangsa. Mereka sedang mewariskan kebangkrutan sistemik yang akan mencekik leher generasi mendatang.

Karakter Dira yang dipaksa dewasa sebelum waktunya adalah cermin retak dari generasi muda kita saat ini. Mereka adalah anak-anak zaman yang harus memikul beban sosial, ekonomi, dan ekologi dari kebijakan rabun jauh yang sama sekali tidak pernah mereka sepakati pembuatannya.

Ketika figur otoritas mengalami kelumpuhan fungsional semacam ini, sebuah fenomena sosiologis yang memilukan terjadi di mana publik terpaksa harus membangun ketahanannya sendiri. Warga negara secara mandiri menambal jalan yang berlubang, menggalang dana untuk bencana alam yang lambat ditangani, atau menciptakan ekosistem perlindungan sosial mereka sendiri. Dari satu sisi, ini sering diromantisasi sebagai semangat gotong royong masyarakat kita. Namun dari kacamata kebijakan publik yang kritis, ini adalah bukti nyata dari kebangkrutan sebuah tata kelola pemerintahan.

Rakyat dibiarkan memungut serpihan harapan mereka sendiri karena figur yang seharusnya mengayomi justru asyik bernaung di bawah payung kekuasaannya.

Pelanggaran Etika dan Akuntabilitas Publik

Dalam lanskap tata kelola pemerintahan, etika dan akuntabilitas adalah dua sisi koin yang berbeda fungsi. Kegagalan memberikan arah (seperti ayah yang diam saja saat keluarga hancur) adalah pelanggaran etika, karena ini berkaitan dengan hilangnya kompas moral dan empati pemimpin saat rakyatnya menderita. Sementara itu, menyembunyikan utang atau memanipulasi laporan adalah pelanggaran akuntabilitas, karena ini berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban administratif dan finansial institusi.

Dalam ranah akademik, kita harus membedah fenomena saling lempar tanggung jawab ini dengan presisi konseptual. Ada garis demarkasi yang tegas antara sekadar proses implementasi kebijakan dengan disiplin studi implementasi kebijakan itu sendiri. Jika implementasi kebijakan hanya berbicara tentang eksekusi teknis dan penyaluran petunjuk operasional, maka studi implementasi kebijakan menuntut kita untuk menukik jauh lebih dalam ke jantung persoalan struktural dan perilaku aktor di dalamnya. Melalui kacamata studi ini, kita bisa melihat bahwa kealpaan sosok ayah, atau absennya kehadiran negara, bukan semata-mata kegagalan prosedural di atas kertas. Ini adalah kegagalan sistemik dalam mengelola variabel etika, kapasitas perilaku, dan rasionalitas para pemegang otoritas saat mereka diharuskan merespons krisis di lapangan.

Perbaikan Tata Kelola Publik yang Nyata

Oleh karena itu, memperbaiki tata kelola publik tidak bisa lagi hanya mengandalkan perombakan dokumen, revisi undang-undang, atau pergantian slogan kementerian. Kita membutuhkan sebuah intervensi etika perilaku yang membumi dan nyata. Layaknya sebuah tuas kecil yang mampu menggeser tumpukan beban raksasa, perubahan moral dari figur pemimpin, dimulai dari kejujuran mengakui krisis hingga keberanian mengambil risiko yang tidak popular, adalah instrumen paling krusial untuk membalikkan keadaan. Tanpa adanya kesadaran moral yang menggigit semacam ini, negara hanya akan terus memproduksi kebijakan yang kehilangan ruh, dan rakyat akan selalu dipaksa menjadi martir atas kesalahan navigasi pemimpinnya.

Pada akhirnya, tata kelola sebuah negara tidak berbeda jauh dengan tata kelola sebuah keluarga, ia tidak bisa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan presensi fisik para pejabatnya di kursi-kursi kekuasaan. Menggenggam jabatan tanpa kemampuan menavigasi krisis adalah pengkhianatan terhadap nalar publik.

Sebuah arah tidak bisa dibentuk hanya dengan pidato resmi dan spanduk di pinggir jalan. Arah itu hanya bisa diciptakan melalui keberanian moral untuk memegang kompas, mengakui kelemahan, menunjukkan jalan keluar yang benar, dan berdiri paling depan saat badai menghantam. Jika negara masih terus bertanya-tanya ke mana arahnya harus melangkah, maka mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi dengan jujur, apakah selama ini kita benar-benar memiliki seorang nakhoda, atau hanya kebetulan sedang diawaki oleh penumpang yang tersesat di kursi kapten.