Industri Minta Tim Percepatan Investasi Dibentuk Prabowo

Jakarta, pada Senin (13/4/2026), pelaku industri menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi. Langkah ini dinilai krusial guna mengatasi berbagai hambatan investasi yang menghambat realisasi proyek di lapangan, terutama setelah Indonesia berhasil mengumpulkan komitmen investasi dari berbagai negara.

Hambatan tersebut meliputi birokrasi berbelit, ketidaksesuaian regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sejumlah kendala teknis. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI). Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melaporkan bahwa realisasi investasi selama kuartal I-2026 mencapai Rp 497 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp 465 triliun.

Komitmen investasi yang terkumpul berasal dari Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Republik Korea. Angka tersebut mencerminkan kontribusi sebesar 24,3 persen terhadap target investasi nasional sepanjang tahun ini. Dari total investasi Januari-Maret 2026, sebesar 30,2 persen atau Rp 150,1 triliun berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). Realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini tumbuh sekitar 7 persen secara tahunan.

Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum HKI, menyatakan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi pada pengumpulan komitmen investasi, melainkan pada tahap implementasinya. Ia menegaskan pentingnya Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi sebagai unit reaksi cepat untuk menyelesaikan hambatan dari hulu ke hilir. Ma’ruf, dilansir dari Kompas.com, mencatat bahwa investor global sangat mengedepankan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menurut Money, menyampaikan bahwa capaian investasi dengan Korea Selatan melengkapi hasil kunjungan presiden sebelumnya ke Jepang yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dollar AS. Ia juga menambahkan bahwa realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini dinilai cukup signifikan.

Lebih lanjut, Ma’ruf menekankan pentingnya merealisasikan komitmen investasi yang telah diperoleh. Ia khawatir jika komitmen besar ini hanya menjadi seremonial penandatanganan belaka. Ma’ruf, dikutip dari Kompas.com, menegaskan, "Kita tidak ingin komitmen besar ini hanya menjadi seremoni penandatanganan saja." Realisasi investasi pada periode ini menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja, naik 5,5 persen secara tahunan.

Meskipun terdapat tantangan geopolitik global, Rosan Roeslani menyatakan bahwa minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia tetap terjaga. Stabilitas politik dan iklim investasi yang kondusif menjadi faktor utama penarik minat investor global. Pemerintah menargetkan akumulasi investasi mencapai sekitar Rp 13.032,8 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2025–2029.

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan yang menghasilkan kesepakatan berupa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) senilai 10,2 miliar dollar AS atau setara Rp 173 triliun. Pemerintah juga menargetkan investasi nasional pada tahun 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025.