Inggris dan Prancis Tunda Pembentukan Pasukan Pengawal Selat Hormuz

Pemerintah Inggris dan Prancis menunda kesepakatan pembentukan misi angkatan laut di Selat Hormuz pada Rabu, 15 April 2026, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah resmi memberlakukan blokade di jalur pelayaran tersebut.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, para pejabat Eropa mengungkapkan bahwa negara-negara sekutu enggan mengerahkan aset militer sebelum adanya kepastian mengenai gencatan senjata permanen antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Hingga saat ini, belum ada kemajuan signifikan dalam pembentukan misi pengawalan karena adanya perbedaan pandangan mengenai peran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang dinilai dapat memicu sikap defensif dari pihak Iran.

Blokade yang dimulai sejak akhir Februari 2026 ini dipicu oleh penutupan jalur oleh Iran setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel, yang berakibat pada lonjakan harga energi dan gangguan pasokan komoditas global.

"Ada begitu banyak aspek rumit dalam masalah ini. Saat ini, Iran memegang banyak kendali," kata Presiden Finlandia Alexander Stubb pada Senin, beberapa jam setelah blokade Amerika Serikat mulai berlaku secara efektif.

Inggris saat ini lebih mempertimbangkan pengerahan sistem pemburu ranjau otonom yang sudah ada di kawasan, sementara Prancis mengusulkan sistem pengawalan multinasional yang bersifat defensif untuk memulihkan navigasi bebas.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa misi tersebut hanya akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan dan harus dikoordinasikan secara hati-hati agar tidak memperkeruh situasi diplomatik dengan Teheran.

Langkah Donald Trump melakukan blokade dianggap sebagai taktik untuk menekan pendapatan minyak Iran demi mendapatkan konsesi dalam perundingan damai, namun hingga kini belum ada negara sekutu yang menyatakan bantuan secara terbuka.

Guna membahas langkah selanjutnya, Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dijadwalkan memimpin konferensi video bersama koalisi yang lebih luas pada Jumat mendatang untuk mendorong kelanjutan negosiasi diplomatik.