Iran Ancam Tutup Selat Hormuz Bagi Negara Pendukung Sanksi Amerika

Pemerintah Iran menetapkan sistem hukum dan keamanan baru di Selat Hormuz guna membatasi pergerakan kapal internasional, terutama bagi negara-negara yang mendukung sanksi Amerika Serikat (AS). Kebijakan tegas ini diumumkan pada Selasa (12/5/2026) sebagai respons atas tekanan ekonomi Washington dan upaya pembatasan pelayaran di jalur energi strategis tersebut.

Ketegangan di kawasan ini meningkat sejak pecahnya perang pada 28 Februari lalu, yang memicu AS dan Bahrain menyusun draf resolusi PBB untuk mendesak Iran menghentikan pembatasan maritim. Namun, otoritas militer Teheran menegaskan bahwa setiap armada yang melintasi jalur tersebut kini wajib berkoordinasi langsung dengan pihak mereka.

Pejabat militer Mohammad Akraminia memperingatkan bahwa konsekuensi serius akan menanti negara-negara yang mematuhi agenda sanksi Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran. Langkah ini diklaim akan memberikan dampak signifikan dari berbagai aspek bagi kedaulatan negara tersebut.

"Negara-negara yang mematuhi AS dengan memberlakukan sanksi terhadap Republik Islam Iran pasti akan menghadapi kesulitan menyeberangi selat tersebut," kata pejabat militer Mohammad Akraminia.

Akraminia menjelaskan bahwa otoritasnya telah memperbarui prosedur navigasi di wilayah perairan yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global tersebut. Sistem tersebut saat ini sudah mulai diberlakukan secara penuh oleh angkatan bersenjata.

"Kami telah menetapkan sistem hukum dan keamanan baru di Selat Hormuz. Mulai sekarang, setiap kapal yang ingin melewatinya harus berkoordinasi dengan kami," tambahnya.

Peringatan serupa juga datang dari parlemen Iran yang menyasar negara-negara di kawasan Teluk, termasuk Bahrain, agar tidak mendukung resolusi yang dipelopori AS. Melalui platform X pada 9 Mei, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran mengingatkan bahwa stabilitas jalur kehidupan vital ini berada dalam ancaman jika provokasi terus berlanjut.

"Kami memperingatkan pemerintah, termasuk negara-negara mikro seperti Bahrain, bahwa berpihak pada resolusi yang didukung AS akan membawa konsekuensi yang berat. Selat Hormuz adalah jalur kehidupan yang vital; jangan mengambil risiko menutupnya selamanya," tulis Ebrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran.

Di sisi lain, respons internasional muncul dari Eropa terkait situasi keamanan di perairan yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dunia tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan klarifikasi resmi mengenai keterlibatan militer negaranya dalam menangani blokade di Selat Hormuz.

"Pengerahan pasukan Prancis tidak pernah dipertimbangkan," kata Macron pada Minggu (10/5/2026).

Meskipun menolak pengerahan angkatan laut, Prancis menyatakan tetap bersedia mendukung koordinasi untuk memulihkan arus lalu lintas kapal jika diperlukan. Sementara itu, dilansir dari banten.akurat.co, Rusia yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dilaporkan bersiap untuk menghalangi resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Bahrain.