Jejak Kelam Xenofobia di Afrika Selatan Selama Dua Dekade

Selama lebih dari dua dekade, langit Afrika Selatan kerap diwarnai kepulan asap dari bangunan yang terbakar dan tangisan para migran yang terpaksa melarikan diri. Kekerasan anti-imigran yang berulang telah menjadi luka kronis di negara ini, menargetkan mereka yang datang mencari perlindungan dan harapan dari berbagai belahan benua Afrika. Para pengkritik melihat fenomena ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan hasil racikan berbahaya antara retorika politik imigrasi dan frustrasi ekonomi yang mendalam, yang kemudian meledak menjadi aksi penjarahan, pengusiran, hingga pembunuhan di berbagai penjuru negeri.

Setelah rezim apartheid runtuh pada tahun 1994, Afrika Selatan menjelma menjadi mercusuar harapan bagi warga dari negara tetangga yang didera konflik atau kehancuran ekonomi. Namun, kebebasan politik ternyata tidak langsung diikuti oleh pemerataan ekonomi. Di tengah upaya pemerintah membangun narasi bangsa yang baru, angka pengangguran justru melonjak dan layanan publik kian merosot. Ketimpangan tetap menganga lebar; sebagian besar kekayaan negara masih terkonsentrasi di tangan segelintir minoritas, meninggalkan mayoritas warga dalam kemiskinan yang mencekik.

Kondisi ini memicu gesekan di tingkat bawah. Memasuki akhir 1990-an, para pemilik toko asing di permukiman padat mulai dituduh sebagai pencuri lapangan kerja dan perusak harga pasar. Benih-benih kebencian ini akhirnya mencapai titik didih pada Mei 2008, ketika kekerasan xenofobia meledak di Alexandra sebelum merambat bak api liar ke seluruh negeri.

"Tidak seorang pun dalam masyarakat memiliki hak untuk menjelaskan tindakan kriminal telanjang dengan membungkusnya dalam jubah xenofobia," ujar Thabo Mbeki, Presiden Afrika Selatan.

Meski kecaman keras datang dari istana, banyak pihak menilai pemerintah cenderung menyangkal akar masalah dengan melabeli tragedi tersebut sebagai kejahatan oportunistik semata. Padahal, data menunjukkan skala kehancuran yang masif.

Siklus Kekerasan yang Terus Berulang

Tahun 2015 menjadi saksi babak kelam berikutnya saat kota Durban dan Johannesburg mencekam. Ribuan orang mengungsi setelah toko-toko milik warga asing dijarah habis. Situasi kian panas akibat pernyataan tokoh lokal yang memicu kontroversi, meski kemudian dibantah. Kepanikan ini memaksa negara-negara tetangga seperti Zimbabwe, Malawi, dan Mozambik mengerahkan armada bus untuk mengevakuasi warga mereka dari tanah yang kini terasa sangat memusuhi.

Ketegangan serupa kembali pecah pada September 2019, kali ini menyeret hubungan diplomatik ke titik nadir. Nigeria bahkan sempat mengambil langkah ekstrem dengan memboikot Forum Ekonomi Dunia sebagai protes atas tewasnya belasan orang dalam kerusuhan di Pretoria dan Johannesburg.

"Tidak ada pembenaran bagi warga Afrika Selatan mana pun untuk menyerang orang dari negara lain," ujar Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan.

Namun, lagi-lagi kritik muncul karena pemerintah dianggap enggan menyebut fenomena ini secara eksplisit sebagai xenofobia, melainkan hanya masalah keamanan dan kriminalitas biasa. Di tengah kekosongan penanganan yang tegas, gerakan-gerakan akar rumput mulai mengambil alih narasi dengan cara yang lebih agresif.

Munculnya Kekuatan Baru dan Masa Depan yang Suram

Memasuki tahun 2021, muncul kelompok Operation Dudula di Soweto yang secara terbuka mengincar migran tidak berdokumen. Mereka melakukan penggerebekan mandiri terhadap tempat usaha dan menuduh warga asing sebagai biang kerok kriminalitas serta beban bagi layanan publik. Meskipun organisasi HAM menuduh mereka memicu aksi main hakim sendiri, kelompok ini justru kian populer dan bertransformasi menjadi kekuatan politik.

"Peningkatan kejahatan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, itu buruk," ujar Zandile Dabula, Pemimpin Operation Dudula.

Dabula bersikeras bahwa gerakan mereka hanyalah bentuk perlawanan terhadap imigrasi ilegal, meski di lapangan, dampaknya sering kali menyasar siapa saja yang dianggap "asing". Memasuki tahun 2026, tekanan ekonomi belum juga mereda dengan angka pengangguran yang masih bertahan di atas 30 persen. Nyawa dan bisnis warga pendatang kembali berada di ujung tanduk, memicu reaksi keras dari para pemimpin negara-negara di Afrika Barat.

"Nyawa dan bisnis warga Nigeria di Afrika Selatan tidak boleh terus-menerus dipertaruhkan," ujar Bianca Odumegwu-Ojukwu, Menteri Luar Negeri Nigeria.

Di sisi lain, pemerintah Afrika Selatan tetap pada posisinya untuk menepis anggapan bahwa kebencian terhadap orang asing telah membudaya di tengah masyarakat.

"Orang Afrika Selatan tidak xenofobia," ujar Vincent Magwenya, Juru Bicara Kepresidenan Afrika Selatan.

Magwenya menegaskan bahwa insiden yang terjadi hanyalah riak-riak protes kecil yang masih dalam koridor konstitusional. Namun, bagi para pengamat, masalah ini telah menjadi siklus yang menakutkan: setiap kali tekanan politik atau ekonomi meningkat, migran kulit hitam dari sesama negara Afrika akan selalu menjadi kambing hitam yang paling mudah untuk disalahkan atas kegagalan struktural negara.