Jepang Longgarkan Aturan Ekspor Senjata Demi Kemandirian Pertahanan

Pemerintah Jepang melonggarkan pembatasan ekspor senjata pada April 2026 sebagai langkah strategis untuk memasuki pasar pertahanan global dan memperkuat kemandirian militer di tengah ketidakpastian komitmen keamanan Amerika Serikat. Kebijakan ini mengakhiri isolasi industri pertahanan Tokyo selama delapan dekade sekaligus merespons meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Asia-Pasifik.

Perubahan kebijakan tersebut memungkinkan perusahaan pertahanan domestik untuk memasok peralatan militer, termasuk sistem persenjataan lengkap yang diproduksi di bawah lisensi asing, kepada negara-negara mitra. Filipina dan Polandia muncul sebagai calon pembeli potensial untuk mempercepat modernisasi kekuatan militer mereka menghadapi tekanan regional yang meningkat.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menjelaskan urgensi peningkatan kapasitas pertahanan ini berkaitan dengan dinamika geopolitik terhadap media lokal pada November lalu.

"Jepang saling terhubung erat dengan setiap negara Asia melalui rantai pasokan dan saling bergantung satu satu sama lain,..." kata Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang.

Pernyataan tersebut merujuk pada potensi keterlibatan militer Jepang jika terjadi invasi terhadap Taiwan. Berdasarkan laporan Reuters, pemerintah Takaichi kemungkinan akan segera menyetujui ekspor kapal fregat bekas ke Filipina guna mendukung pengamanan di Laut China Selatan.

Sektor industri menyambut perubahan ini dengan peningkatan kapasitas produksi. Wakil Presiden divisi pertahanan Toshiba, Kenji Kobayashi, menyatakan bahwa risiko reputasi tidak lagi menjadi kendala utama bagi perusahaan dalam melakukan ekspor.

"Reputational risk is not what it used to be," cetus Kenji Kobayashi, Wakil Presiden divisi pertahanan Toshiba.

Toshiba berencana merekrut sekitar 500 staf baru dalam tiga tahun ke depan dan membangun fasilitas manufaktur tambahan. Sementara itu, Mitsubishi Electric juga mulai memperluas kapasitas produksi seiring meningkatnya tawaran kerja sama dari berbagai negara.

"Offers are coming from everywhere," ungkap Masahiko Arai, perwakilan Mitsubishi Electric.

Meskipun Amerika Serikat memasok sekitar 95 persen impor pertahanan Jepang antara 2021 dan 2025 menurut data SIPRI, Tokyo kini berupaya membangun rantai pasokan yang tidak sepenuhnya bergantung pada Washington. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran sekutu atas ketidakpastian kebijakan luar negeri Donald Trump serta kendala sistem penjualan militer AS yang dinilai lambat dan mahal.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Tokyo untuk memikul tanggung jawab keamanan yang lebih besar di kawasan tersebut.

"We see the strength and the investment that Japan is making, and we think that's a really important step and welcome and appreciate that," tutur Pete Hegseth, Menteri Pertahanan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Polandia melihat peluang untuk menutup celah kemampuan persenjataan mereka melalui teknologi Jepang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Polandia di Jepang, Mariusz Boguszewski, terkait potensi kerja sama sistem peperangan elektronik.

"Will Japan’s arms industry gain from all this?" tulis laporan Al Jazeera mempertanyakan prospek industri tersebut.

Jepang telah mengalokasikan anggaran pertahanan rekor sebesar 9 triliun yen atau setara 58 miliar dolar AS untuk tahun fiskal 2026. Dana tersebut mencakup penguatan kemampuan rudal standoff, termasuk pengembangan rudal permukaan-ke-kapal Tipe-12 yang memiliki jangkauan hingga 1.000 kilometer.

Data SIPRI menunjukkan impor pertahanan Jepang melonjak 76 persen pada periode 2016-2020. Dengan ekonomi yang lebih besar dibanding produsen senjata lain seperti Korea Selatan, Jepang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok utama dalam peta pertahanan global masa depan.