Kabar Prabowo reshuffle pejabat, Qodari: itu hak preogratif Presiden

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan perombakan (reshuffle) pejabat di susunan Kabinet Merah Putih merupakan hak preogratif Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Qodari menanggapi kabar yang beredar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle sejumlah pejabat pada hari ini. Salah satu pejabat yang dikabarkan akan dilantik adalah Qodari.

"Itu semua prerogatif Presiden," kata Qodari saat dihubungi ANTARA, Senin siang.

Qodari menegaskan terkait kabar perombakan susunan kabinet, publik diminta menunggu perkembangan lebih lanjut dari Presiden.

Menurut dia, keputusan mengenai perubahan susunan pejabat kabinet berada sepenuhnya di tangan Kepala Negara sebagai pemegang kewenangan prerogatif tersebut.

"Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden ya," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya buka suara mengenai reshuffle Kabinet oleh Presiden Prabowo. Dia meminta awak media untuk bersabar terkait hal tersebut.

"Tunggu saja," kata Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4).

Diketahui, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih sepanjang pemerintahannya.

Pada reshuffle jilid pertama, 19 Februari 2025, Presiden melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Selain itu, Muhammad Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didampingi Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.

Presiden juga melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan wakilnya Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada jilid kedua, 8 September 2025, Presiden menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

Presiden juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menterinya.

Pada jilid ketiga, 17 September 2025, Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.

Selain itu, Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Immanuel Ebenezer, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, serta Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry Juliantono.

Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Sonny Sanjaya dan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selain itu, Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian serta Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Pada jilid keempat, 8 Oktober 2025, Presiden melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Anggito Abimanyu dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di sektor BUMN, Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala BP BUMN didampingi Aminudin Maruf dan Teddy Barata sebagai Wakil Kepala BP BUMN

Presiden juga mengangkat Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan serta Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.

Prabowo juga melantik Velix Wanggai sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama sejumlah anggota, yakni Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Juharson Estrella Sihasale, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, John Gluba Gebze, Yanni, dan Billy Mambrasar.

Baca juga: Mensesneg tegaskan reshuffle kabinet wewenang Presiden

Baca juga: PDI P sebut perombakan kabinet kewenangan Presiden Prabowo

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.