Kakorlantas Polri Dorong Digitalisasi Layanan Pembayaran Pajak Samsat

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak kendaraan pada Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 di Kota Semarang, Rabu (22/4/2026). Langkah ini bertujuan agar layanan Samsat lebih adaptif, responsif, dan transparan bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi teknologi menjadi fokus utama dalam pertemuan yang digelar di Hotel Padma tersebut. Dilansir dari Detikcom, Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa sinergi lintas instansi di tingkat pusat maupun daerah sangat krusial guna menghindari kendala koordinasi di lapangan.

"Kami menyampaikan lagi agar supaya koordinasi kolaborasi di bidang Samsat harus lebih indah lagi. Jadi tidak boleh ada konflik dan silakan rekan-rekan itu bisa bekerja," kata Irjen Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Meskipun performa layanan dinilai terus menunjukkan tren positif setiap tahunnya, Kakorlantas menyoroti masih adanya persepsi publik mengenai konsistensi dan kemampuan adaptasi Samsat. Ia meminta jajaran terkait untuk segera merespons tantangan di era digital saat ini.

"Berkaitan dengan era saat ini, lompatan dari era digital, kita harus segera bisa menangkap kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk bisa melayani masyarakat dengan baik," ujar Irjen Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Pengembangan inovasi secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan level efisiensi operasional bagi seluruh petugas di lapangan. Irjen Agus Suryonugroho meyakini penerapan teknologi yang tepat akan membawa dampak signifikan pada profesionalisme instansi.

"Dengan lompatan digital, rekan-rekan semuanya bisa naik level dengan baik," lanjut Irjen Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Salah satu target utama dalam transformasi ini adalah menyederhanakan mekanisme birokrasi pembayaran pajak bagi para wajib pajak. Kakorlantas menginginkan proses administrasi kendaraan bermotor dapat diakses dengan sangat praktis oleh publik.

"Karena memang satu tahun yang lalu di Bandung saya sampaikan bahwa, bagaimana kita membayar pajak itu semudah membeli pulsa," tutur Irjen Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Penegasan mengenai keterbukaan sistem juga diberikan kepada seluruh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) yang hadir dalam forum tersebut. Irjen Agus Suryonugroho memastikan bahwa setiap alur transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya praktik penyimpangan.

"Tidak ada lagi transaksional," tegas Irjen Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Korlantas Polri memberikan dukungan penuh terhadap berbagai inisiatif digitalisasi yang diusulkan oleh mitra kerja terkait demi kepentingan layanan publik. Integrasi sistem antarlembaga menjadi pondasi kuat bagi rencana pengembangan ke depan.

"Berkaitan dengan lompatan digital dan digitalisasi yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen, termasuk rencana Pak Dirjen Jasa Raharja, tentunya ini cukup baik bisa kita kembangkan. Oleh sebab itu korporasi sangat mendukung semuanya untuk bisa melayani masyarakat dengan baik," ucap Irjen Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut mengapresiasi keberadaan berbagai fasilitas layanan digital yang sudah beroperasi saat ini. Ia menekankan perlunya penguatan pada program-program jemput bola dan layanan daring.

"Inovasi ini perlu terus diperkuat agar pelayanan semakin mudah dan dekat dengan masyarakat," ujar Agus Fatoni, Dirjen BKD Kemendagri.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menekankan bahwa fungsi Samsat melampaui sekadar tempat pemungutan kewajiban administratif. Ia memandang institusi tersebut sebagai garda terdepan representasi kehadiran negara.

"Samsat bukan sekadar tempat pembayaran kewajiban kendaraan bermotor saja. Samsat adalah representasi negara yang memberikan pelayanan nyata, cepat, dan terpercaya," ucap Muhammad Awaluddin, Direktur Utama PT Jasa Raharja.

Integrasi data secara menyeluruh antara Kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan menjadi agenda krusial untuk menciptakan pusat informasi yang akurat. Hal ini dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk menunjang performa Samsat secara nasional.

"Saya rasa kebutuhan kita bersama untuk bisa menyajikan data real time, konsisten, and menjadi single source of truth bagi seluruh Samsat di Indonesia," jelas Muhammad Awaluddin, Direktur Utama PT Jasa Raharja.