1 jam yang lalu
Belakangan, wacana evaluasi, bahkan penghapusan, program studi pendidikan kembali mencuat. Alasannya terdengar logis: jumlah lulusan terlalu banyak, sementara kebutuhan formasi guru terbatas. Angkanya bahkan cukup mencolok ratusan ribu lulusan kependidikan setiap tahun, berhadapan dengan puluhan ribu peluang kerja formal. Sekilas, ini tampak seperti persoalan klasik: supply berlebih, demand terbatas.
Namun, persoalan pendidikan jarang sesederhana grafik ekonomi.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pengangguran terdidik masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Namun di saat yang sama, berbagai laporan lapangan memperlihatkan sekolah-sekolah di daerah tertentu masih kekurangan guru. Laporan World Bank dalam Indonesia Education Sector Review juga menyoroti ketimpangan distribusi guru yang belum tertangani secara sistemik.
Jadi, lulusan berlebih—iya. Guru kurang—juga iya. Ini bukan paradoks, ini tanda ada yang salah pada cara mengatur.
Jika logikanya sederhana yaitu "terlalu banyak lulusan", kurangi produksinya. Mirip seperti menutup warung karena stok mi instan menumpuk di gudang. Padahal, bisa jadi masalahnya bukan di jumlah mi, melainkan distribusinya yang hanya berputar di satu tempat. Di kota, guru bisa berdesakan. Di daerah terpencil, satu orang merangkap banyak mata pelajaran.
Di titik ini, kampus mulai ditarik masuk ke dalam logika industri: efisiensi, relevansi pasar, dan penyesuaian cepat. Pendidikan tinggi kemudian diukur dengan satu pertanyaan sederhana: Lulusannya langsung terserap kerja atau tidak?
Pertanyaan itu sah. Namun, jika dijadikan satu-satunya ukuran, arah pendidikan bisa menyempit.
Sejumlah penelitian dalam Teaching and Teacher Education Journal menunjukkan bahwa kualitas guru berkaitan erat dengan proses pendidikan yang mendalam, reflektif, dan berkelanjutan—bukan sekadar pelatihan cepat untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Artinya, membangun guru berkualitas butuh waktu, sistem, dan konsistensi kebijakan.
Sementara itu, kebijakan yang terlalu reaktif berisiko menciptakan efek domino. Mahasiswa yang sedang kuliah bisa diliputi ketidakpastian. Calon mahasiswa mungkin mulai berpikir dua kali untuk memilih bidang pendidikan. Dalam jangka panjang, minat terhadap profesi guru bisa menurun, dan ketika kebutuhan meningkat, pasokannya justru mengecil.
Ada juga pertanyaan yang jarang dibahas: Apakah semua lulusan pendidikan memang harus menjadi guru formal? Banyak di antara mereka yang berkontribusi di sektor lain: pelatihan, pengembangan kurikulum, pendidikan nonformal, hingga industri kreatif berbasis edukasi. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah yang lolos seleksi guru terasa terlalu sempit.
Daripada menutup keran, pembenahan sistem tampak lebih masuk akal. Distribusi guru perlu diperbaiki, bukan hanya jumlahnya. Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik harus berbasis data wilayah, bukan sekadar angka nasional. Kurikulum di kampus juga perlu terus diperbarui agar adaptif dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan fondasi pedagogis.
Dan satu hal lagi: pendidikan tidak pernah benar-benar cocok jika dipaksa mengikuti logika jangka pendek. Hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian, ketika siswa hari ini menjadi warga negara di masa depan.
Jika kampus sepenuhnya diarahkan seperti pabrik, mungkin suatu saat kita akan punya sistem pendidikan yang sangat efisien: cepat, terukur, dan rapi. Hanya saja, belum tentu bijak.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·