KDKMP Proyek Ideologis Bangsa

2 jam yang lalu

Hingga hari ini, kontribusi koperasi terhadap aktivitas ekonomi nasional masih jauh dari memadai. Dalam satu dekade terakhir, termasuk sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai perputaran usaha koperasi relatif stagnan di kisaran 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Suroto, Pembina(sa)an Koperasi, Jurnal Prisma, 2023). Angka ini menunjukkan betapa jauhnya jarak antara cita-cita koperasi sebagai soko guru ekonomi dengan kenyataan empiris di lapangan.

Padahal, alasan keberadaan (raison d'etre) koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia sesungguhnya bersifat ideologis. Koperasi dibangun di atas fondasi nilai yang berbeda secara diametral dengan korporasi kapitalistik. Koperasi bertujuan membangun akumulasi kekayaan, pendapatan, dan kepemilikan secara kolektif. Sebaliknya, kapitalisme berorientasi pada konsentrasi kekayaan pada individu atau kelompok pemilik modal semata.

Pilihan terhadap sistem ekonomi kapitalistik dapat dilihat secara terang dalam kehidupan sosial-ekonomi kita hari ini. Mereka yang kuat menjadi semakin dominan, monopolistik, dan hegemonik. Sementara, yang lemah semakin tersisih. Kesenjangan sosial-ekonomi melebar tanpa kendali. Segelintir orang menumpuk kekayaan dalam jumlah fantastis, sementara mayoritas rakyat hidup dalam keterbatasan.

Belum lama ini, lembaga riset CELIOS merilis data mengenai ketimpangan kekayaan di Indonesia. Dari total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia disebut setara dengan kekayaan 50 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin. Jauh sebelumnya, pada 2023, World Bank juga merilis laporan bahwa kekayaan empat keluarga konglomerat Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia dari kelompok terbawah.

Sementara itu, laporan tahun 2023 dari lembaga Suissie Credit berbasis data tahun 2021, menunjukkan tingkat kedalaman kesenjangan kekayaan di Indonesia lebih buruk dibandingkan rata-rata global pada hampir seluruh lapisan distribusi kekayaan. Fakta ini menegaskan bahwa problem ketimpangan di Indonesia bersifat struktural dan belum menunjukkan perbaikan berarti.

Dalam konteks itulah, pemerintahan mencoba membangun proyek pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai proyek ideologis. Saat ini telah memasuki tahap pembangunan fisik berupa gerai, gudang, kantor operasional dan jaringan ritel modern, hingga pusat distribusinya.

Berdasarkan dashboard Command Center PT Agrinas Pangan Nusantara, sekitar 6.000 gerai telah selesai 100 persen. Sebanyak 26.000 sedang dalam proses pembangunan, sementara sekitar 34.000 lainnya telah terverifikasi. Jika target berjalan sesuai rencana, sedikitnya 60.000 gedung akan selesai hingga akhir tahun.

Dilihat dari skalanya, pembangunan KDKMP merupakan proyek koperasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jangkauannya sangat masif, mencakup seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Karena dibiayai melalui APB, yang pada dasarnya berasal dari uang rakyat, maka aset yang dibangun ini secara konseptual adalah milik kolektif masyarakat seluruh Indonesia.

Artinya, proyek ini bukan semata pembangunan entitas bisnis baru, melainkan upaya membangun basis kepemilikan ekonomi rakyat dan pengelolaan dan kontrol secara langsung dalam skala nasional. Jika dikelola dengan benar, KDKMP dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan dan pendapatan yang nyata.

Keuntungan yang dihasilkan KDKMP pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembagian manfaat ekonomi yang riil. Termasuk di dalamnya potensi pendapatan yang berasal dari distribusi berbagai barang dan program subsidi pemerintah.

Pemerintah berencana menyalurkan berbagai komoditas dan program subsidi melalui KDKMP, seperti pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, LPG 3 kg, beras SPHP, hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selama ini, distribusi berbagai subsidi tersebut hanya dikuasai jaringan segelintir rente dan kartel, tidak tepat sasaran, lemah pengawasan, serta membuka ruang penyimpangan.

Secara matematis, jika diasumsikan setiap desa memiliki satu KDKMP dan menerima investasi aset dari APBN sebesar Rp3 miliar, maka akan terbentuk penguasaan aset kolektif rakyat sebesar kurang lebih Rp249 triliun pada tahap awal. Jika setiap koperasi juga memiliki modal kerja minimal Rp1 miliar, maka total kapital ekonomi yang berada dalam kendali rakyat langsung dapat mencapai Rp332 triliun.

Dari sisi bisnis, apabila seluruh distribusi barang subsidi terintegrasi melalui koperasi dan jaringan pusat distribusi berjalan efektif, maka nilai ekonomi yang dikelola KDKMP berpotensi kurang lebih Rp1.500 triliun. Ini berarti terjadi pergeseran kontrol ekonomi dalam skala besar dari oligarki pasar menuju kelembagaan ekonomi milik rakyat.

Dampak lainnya juga signifikan. Jika setiap KDKMP menyerap rata-rata 18 tenaga kerja muda, maka proyek ini berpotensi menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Efek berantainya adalah tumbuhnya ekonomi lokal, meningkatnya sirkulasi uang di desa, dan terbentuknya sumber pendapatan baru bagi masyarakat dari pembagian surplus usaha koperasi.

Namun demikian, proyek KDKMP bukan tanpa tantangan. Hambatan utama datang dari rendahnya literasi masyarakat tentang makna strategis koperasi, lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah, serta potensi resistensi dari oligarki ekonomi yang selama ini menikmati dominasi atas rantai distribusi dan sumber rente. Tidak dapat dipungkiri, proyek sebesar ini juga rentan terhadap berbagai penyimpangan teknis, salah kelola, hingga potensi korupsi. Risiko tersebut wajar mengingat besarnya dana dan luasnya cakupan proyek.

Meski demikian, di atas segala kekurangannya, KDKMP tetap dapat dibaca sebagai proyek ideologis yang penting. Ia bukan sekadar program ekonomi biasa, melainkan upaya merekonstruksi ulang struktur kepemilikan ekonomi nasional agar lebih demokratis. Disamping agenda demokratisasi ekonomi lainya.

Jika berhasil, KDKMP berpotensi menjadi salah satu eksperimen paling konkret dalam menerjemahkan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan kata lain, KDKMP dapat menjadi jawaban praktis atas ratapan panjang rakyat terhadap sistem ekonomi yang selama ini terlalu lama berpihak pada akumulasi modal, bukan distribusi kesejahteraan.