Kebijakan WFH ASN Per Jumat Berpotensi Hemat Subsidi BBM Rp6,2 Triliun

Pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi BBM sebesar Rp6,2 triliun melalui penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sejak 1 April 2026. Langkah ini bertujuan menekan konsumsi energi nasional di tengah tekanan anggaran negara akibat kenaikan harga minyak dunia.

Kebijakan yang dilansir dari Money ini tidak hanya menyasar pegawai negeri, tetapi juga melalui Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026 yang mengimbau sektor swasta non-esensial untuk mengadopsi pola serupa. Selain pengurangan mobilitas, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan frekuensi perjalanan dinas guna mengoptimalkan efisiensi fiskal.

Ekonom Universitas Indonesia, Budi Frensidy, memberikan catatan bahwa dampak signifikan dari kebijakan ini belum dapat dipastikan sepenuhnya pada fase awal. Beliau menekankan perlunya durasi penilaian yang lebih panjang untuk mendapatkan data yang akurat mengenai dampak operasional secara menyeluruh.

"Karena kebijakan ini baru berjalan sekitar satu bulan dan pemerintah sendiri menyatakan evaluasinya dilakukan setelah dua bulan," kata Budi Frensidy, Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Budi menilai kondisi saat ini masih dalam tahap akumulasi potensi dan belum mencapai hasil final yang bisa diukur secara konkret. Diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar indikator-indikator ekonomi dapat terbaca dengan lebih jelas oleh pemerintah.

"Menurut saya, kebijakan ini sebaiknya dijalankan dulu minimal 3–6 bulan agar datanya cukup untuk menilai dampak terhadap BBM, listrik kantor, perjalanan dinas, produktivitas, dan layanan publik," ucap Budi Frensidy, Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Jika terbukti memberikan dampak positif bagi keuangan negara, Budi menyarankan agar sistem kerja ini tidak hanya menjadi solusi temporer. Penerapan model hibrida secara permanen dinilai bisa menjadi langkah strategis bagi tata kelola birokrasi ke depan.

"Kalau kantor tetap menyala penuh, perjalanan dinas tetap tinggi, dan rapat tetap offline, WFH hanya berubah menjadi simbol hemat energi, bukan instrumen penghematan fiskal," ungkap Budi Frensidy, Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Sementara itu, Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas menyoroti bahwa penghematan utama memang berasal dari sektor energi, khususnya penurunan penggunaan BBM harian. WFH dianggap sebagai cara tercepat bagi pemerintah untuk mengurangi konsumsi listrik dan fasilitas harian di gedung-gedung perkantoran.

"Jadi, penghematan yang paling cepat terasa bukan pengurangan emisi karbon, melainkan turunnya konsumsi BBM, listrik kantor, penggunaan AC, lift, lampu, dan biaya fasilitas harian," ujar Syafruddin Karimi, Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Ia berpendapat bahwa manfaat lingkungan seperti penurunan emisi tetap ada, namun bersifat jangka panjang. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengamankan kondisi fiskal dari lonjakan biaya subsidi energi yang diproyeksikan mencapai Rp381,3 triliun pada tahun 2026.

"Dalam situasi harga minyak melonjak dan subsidi energi tertekan, manfaat fiskal dan energi jauh lebih menentukan dibanding manfaat lingkungan yang efeknya muncul lebih bertahap," imbuh Syafruddin Karimi, Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Syafruddin juga menjelaskan bahwa penambahan beban listrik di rumah tangga akibat WFH jauh lebih kecil nilainya dibandingkan pemborosan bensin dalam perjalanan komuter. Meski demikian, ia memperingatkan adanya pergeseran biaya dari institusi kepada individu pekerja.

"Tetapi nilainya biasanya jauh lebih kecil dibanding bensin atau solar yang terbakar setiap hari dalam perjalanan komuter massal," ungkap Syafruddin Karimi, Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Selain manfaat yang terlihat, terdapat biaya tersembunyi seperti peningkatan tagihan internet dan penggunaan perangkat pribadi yang kini ditanggung oleh pegawai. Syafruddin menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja agar tidak terjadi penyalahgunaan sistem kerja oleh pemberi kerja.

"Karena itu, efisiensi WFH sering kali bukan penghapusan biaya, melainkan pergeseran biaya dari lembaga ke individu," ucap Syafruddin Karimi, Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Kejujuran dalam melihat kebijakan publik diperlukan agar masyarakat memahami bahwa manfaat di level negara terkadang diiringi beban di level rumah tangga. Hal ini menjadi catatan penting dalam mengevaluasi efektivitas WFH sebagai instrumen ekonomi nasional.

"Meski begitu, pembacaan yang jujur harus mengakui manfaat fiskal di level negara atau perusahaan bisa muncul bersamaan dengan tambahan beban rutin di level rumah tangga pekerja," ungkap Syafruddin Karimi, Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Pengamat ketenagakerjaan, Payaman Simanjuntak, menambahkan bahwa dampak paling signifikan terasa pada sektor pendidikan atau instansi dengan ruang publik yang luas. Ia menyoroti kerugian waktu yang dialami pekerja saat terjebak kemacetan panjang di kota besar seperti Jakarta.

"Untuk perkantoran biasa, mungkin tidak terlalu besar, akan tetapi untuk tempat seperti ruangan-ruangan belajar di perguruan tinggi, relatif besar," kata Payaman Simanjuntak, Pengamat Ketenagakerjaan.

Payaman menyebut bahwa pengurangan polusi udara merupakan dampak tambahan dari berkurangnya mobilitas warga. Namun, ia mencatat bahwa secara keseluruhan dampak kebijakan ini belum maksimal karena belum semua instansi menerapkan sistem WFH secara penuh.

"WFH akan nengurangi pemborosan itu. Polusi udara juga akan berkurang," ungkap Payaman Simanjuntak, Pengamat Ketenagakerjaan.

Hingga saat ini, hanya beberapa perguruan tinggi yang aktif melanjutkan pola belajar daring seperti yang diterapkan pada masa pandemi sebelumnya. Payaman menyimpulkan bahwa jangkauan kebijakan ini masih perlu diperluas untuk mencapai target penghematan yang diharapkan.

"Jadi secara keseluruhan, dampaknya masih kecil," tutup Payaman Simanjuntak, Pengamat Ketenagakerjaan.