Kemenag alokasikan Rp85 miliar dukung pemulihan pascabencana di Aceh

6 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama telah mengalokasikan lebih dari Rp85 miliar untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan serta layanan keagamaan di Aceh imbas banjir bandang melalui berbagai program yang dijalankan sepanjang tahun anggaran 2025 dan 2026.

“Bencana telah merusak sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga layanan publik keagamaan. Karena itu, pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas belajar dan beribadah dengan baik,” ujar Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hak Asasi Manusia dan Hukum Faisal Ali Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Faisal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan keagamaan yang layak.

Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan bantuan senilai Rp46,38 miliar untuk pemulihan sektor pendidikan yang terdampak bencana.

Bantuan tersebut menjangkau 131 madrasah swasta, 169 madrasah negeri, 18 pondok pesantren, ribuan guru dan tenaga kependidikan, perguruan tinggi keagamaan, serta mahasiswa terdampak.

Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan dana, tetapi juga sarana pendukung pemulihan seperti peralatan kebersihan, mesin semprot air, generator set, tenda darurat, meubelair, hingga perangkat pembelajaran yang rusak akibat bencana.

Komitmen tersebut berlanjut pada tahun anggaran 2026 dengan alokasi Rp14,24 miliar. Selain bantuan bagi 24 madrasah swasta, anggaran tersebut juga digunakan untuk membangun kembali MIN 5 Pidie Jaya, madrasah yang hanyut terbawa arus banjir.

Selain sektor pendidikan, Kementerian Agama juga mengalokasikan Rp24,46 miliar melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk memulihkan layanan keagamaan masyarakat.

Anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 64 Kantor Urusan Agama (KUA), bantuan bagi 65 masjid dan 20 musala, distribusi 6.000 mushaf Al Quran, serta dukungan pemulihan sarana keagamaan lainnya yang terdampak bencana.

Faisal mengungkapkan perhatian Menteri Agama terhadap Aceh telah ditunjukkan sejak masa tanggap darurat. Bahkan, sebagian sisa anggaran satuan kerja Kementerian Agama pada akhir Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk membantu lembaga pendidikan dan keagamaan yang terdampak bencana.

Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada bantuan yang telah disalurkan saat ini. Pemerintah terus melakukan sinkronisasi data dan perencanaan bersama berbagai pihak agar penanganan terhadap madrasah, pesantren, masjid, mushala, dan KUA yang terdampak dapat berlanjut secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Arskal Salim menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat Aceh yang menghibahkan tanah untuk pembangunan kembali sejumlah madrasah dan KUA yang hanyut akibat banjir.

“Ini menunjukkan semangat gotong royong masyarakat Aceh yang luar biasa. Dukungan tersebut sangat membantu percepatan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan,” katanya.

Penanganan KUA yang hanyut akibat banjir di Kabupaten Gayo Lues juga terus diupayakan melalui berbagai skema pendanaan pemerintah, termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Alokasi lebih dari Rp85 miliar yang telah disiapkan Kementerian Agama merupakan bagian dari upaya pemulihan yang lebih besar.

Dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri, kebutuhan penanganan sektor Kementerian Agama di Aceh tercatat mencapai Rp1,836 triliun, mencakup pembangunan kembali madrasah, pondok pesantren, rumah ibadah, hingga sarana layanan keagamaan lainnya.

Baca juga: Menag ajak maknai 1 Muharram jadi momentum hijrah ke arah lebih baik

Baca juga: Menag tekankan kurikulum berbasis ekoteologi di pendidikan keagamaan

Baca juga: Menag ajak pesantren terus berbenah respons tantangan zaman

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.