Kemendagri Targetkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Capai 20 Persen

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menargetkan peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga mencapai 20 persen pada tahun ini. Target tersebut ditetapkan menyusul angka aktivasi IKD saat ini yang dilaporkan masih berada di bawah angka 10 persen, dilansir dari Detikcom.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bima Arya saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/4/2026). Dalam forum tersebut, ia turut memaparkan bahwa proses perekaman KTP elektronik di seluruh Indonesia kini telah menyentuh angka 98 persen.

"Penduduk kita sekarang ini dari data terakhir 288.315.089 jiwa Ketua. Jumlah perempuan dan laki-laki sangat tipis. Ini nggak, kalau kita lihat trennya memang dari masa ke masa seperti ini beda tipis saja antara perempuan dan laki-laki. Kemudian kita sudah berhasil untuk melakukan perekaman KTP-el ini hampir 98%," kata Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Mengenai ketersediaan fisik kartu identitas, pemerintah mengklaim hambatan distribusi blanko yang sempat terjadi pada tahun-tahun sebelumnya telah teratasi. Bima Arya menegaskan bahwa saat ini tidak ditemukan lagi laporan mengenai kelangkaan blanko KTP di berbagai daerah.

"Kemudian blanko yang tadinya penuh dengan permasalahan sebelum tahun 2023 begitu ya. Nah sekarang ketika sistem lelangnya sudah diterapkan ya dan kita berpindah dari sistem lelang ke e-katalog. Kemudian juga anggaran dari pusat saya kira menjadi lebih signifikan maka hampir tidak ditemui lagi kelangkaan blanko KTP di daerah-daerah," kata Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Pihak Dukcapil terus melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan stok fisik KTP tercukupi bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari krisis logistik serupa yang terjadi sebelum periode 2022.

"Beberapa tahun lalu sebelum 2022 agak banyak daerah-daerah yang masih krisis blangko KTP. Kami sendiri berkeliling ke daerah, Dukcapil selalu memastikan bahwa blangko ini cukup stoknya begitu," tambah Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Terkait rendahnya adopsi aplikasi IKD, Wamendagri menilai faktor pemicu utamanya adalah belum adanya kebijakan wajib yang memberikan dorongan kuat bagi masyarakat untuk mengunduh aplikasi tersebut. Kondisi ini dinilai berbeda dengan masa pandemi yang mewajibkan penggunaan platform tertentu untuk mobilitas warga.

"Kemudian aktivasi IKD, IKD ini masih di bawah 10 persen aktivasi IKD ini. Kendalanya ya tentu karena seluruh rakyat belum mengalami insentif untuk menggunakan itu. Jadi kalau dulu zaman COVID kan kita punya PeduliLindungi yang kalau tidak punya itu maka kita tidak bisa kemana-mana. Nah jadi IKD kita belum ke sana," ujar Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Guna mendongkrak penggunaan IKD, pemerintah berencana mengintegrasikan teknologi biometrik terbaru untuk menjamin validitas data pemohon. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap akun yang dibuat benar-benar milik individu asli dan bukan manipulasi digital.

"Tahun ini kita akan menerapkan liveness detection. Ya jadi agar semuanya bisa dikonfirmasi ketika membuat KTP, ketika membuat IKD itu betul-betul orangnya. Jadi tidak robot, bukan fake begitu. Ini teknologi liveness detection, jadi langsung selfie dan kemudian terkonfirmasi bahwa itu bukan fake, bukan palsu, dan bukan robot," ujar Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Implementasi teknologi deteksi keaktifan ini diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan jumlah pengguna identitas digital secara signifikan dalam waktu dekat. Pemerintah optimis penambahan fitur keamanan ini akan membantu mencapai target cakupan layanan kependudukan digital.

"Itu mulai tahun ini. Dan artinya kalau liveness detection ini kemudian berjalan dengan baik, maka aktivasi IKD akan melonjak. Ya targetnya tahun ini 20% ya Pak Teguh ya? 20% gitu," lanjut Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.