Kemendikdasmen Jamin Tak Ada Jual Beli Kursi di SPMB

Dirjen Paud Dikdas PNFI Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, memastikan tak ada praktik jual beli kursi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini. Sebab, penambahan kuota calon peserta didik tak bisa dilakukan sembarangan.

Ia menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sistem penguncian data daya tampung sekolah melalui Dapodik setelah petunjuk teknis (juknis) penerimaan murid ditetapkan kepala daerah.

“Begitu kepala daerah tanda tangan, ya, kita dapat laporannya, langsung dapodik-nya kita kunci, ya. Jadi tidak ada namanya jual kursi itu nggak ada,” kata Gogot dalam acara diskusi ‘Ngopi Bareng’ di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (7/5).

Ia menegaskan, penambahan daya tampung sekolah memiliki syarat ketat dan harus disetujui sebelum juknis SPMB ditetapkan.

Menurut Gogot, terdapat tiga syarat utama yang wajib dipenuhi sekolah apabila ingin menambah jumlah siswa, yakni operasional, guru, dan sarana prasarana. Namun, penambahan itu ditutup setelah juknis ditandatangani.

“Penetapan daya tampung, jumlah siswa dalam semua satuan pendidikan, jumlah siswa, jumlah porsinya yang dibuka di setiap sekolah itu ditetapkan melalui juknis-nya pemerintah daerah, ya, kepala daerah,” ucap Gogot.

Akan Tindak Bila Temukan Jual Beli Kursi

Gogot juga mengaku sempat menelusuri sendiri berbagai komentar di media sosial terkait isu jual beli kursi sekolah pada pelaksanaan SPMB tahun lalu.

Ia menyebut pernah menemukan sedikitnya 18 komentar yang menyinggung dugaan praktik jual kursi dan langsung menindaklanjutinya secara pribadi.

“Makanya saya berkali-kali, saya tahun lalu ya, saya pelototin yang bener,” tutur Gogot.

“Saya ingat ada 18 komentar yang menyatakan, saya denger nih ada yang jual kursi. Sengaja saya DM. Satu-satu saya follow, saya DM, saya tanya ada buktinya nggak? Kalau ada buktinya, saya turunkan tim,” tambahnya.

Menurut Gogot, laporan dugaan praktik tersebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Tangerang Selatan, Jakarta, Bogor, hingga Medan. Ia bahkan mengaku ikut menelusuri informasi tersebut menggunakan kemampuan teknis yang dimilikinya saat masih menjabat Kepala Pustekkom Kemendikbud.

“Bahkan saya trace kan saya kan dulu kepala Pustekkom ya, jadi biasa ngoprek apalah. Saya cek, saya tanya satu-satu nggak ada,” ujarnya.

Karena itu, Gogot meminta masyarakat segera melapor apabila memiliki bukti kuat terkait praktik jual kursi dalam SPMB.

“Kalau ada buktinya ya nggak usah ribut, ya udah kita laporkan aja ke pihak berwajib. Dan itu bisa ditindak,” tegasnya.

9,4 Juta Peserta Didik Akan Ikuti SPMB Tahun Ini

Dalam kesempatan itu, Gogot juga menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ini akan terdapat sekitar 9,4 juta peserta didik yang berpindah jenjang pendidikan, mulai dari TK ke SD hingga SMP ke SMA/SMK.

“Tahun ini kan jumlahnya akan sama. Jumlah siswa yang menyeberang dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA/SMK itu jumlahnya 9,4 juta. Sehingga kita harus bangun sistem SPMB ini yang kuat supaya anak-anak ini bisa menyeberang ya, dengan selamat,” katanya.

Ia menegaskan targetnya agar seluruh siswa harus berhasil mendapatkan sekolah lewat SPMB.

Selain itu, Gogot menyebut hingga saat ini sudah ada 148 pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB bersama antara sekolah negeri dan swasta.

Ia mencontohkan skema di DKI Jakarta yang melibatkan sekolah swasta dalam proses penerimaan murid baru dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Seperti kalau DKI. DKI itu sekolah-sekolah swasta yang mau SPMB bersama, nanti yang masuk ke sekolah swasta dibantu oleh Pemprov,” ujarnya.

Gogot menambahkan keberhasilan SPMB sangat ditentukan oleh perencanaan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Sehingga SPMB ini jika perencanaannya ngitungnya bener, kemudian nanti dia sosialisasinya rata, jadi kepala sekolah punya tanggung jawab melakukan sosialisasi ke penduduk di sekitar sekolahnya,” katanya.

Menurut dia, informasi daya tampung sekolah seharusnya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

“Ya, sosialisasinya paling sederhana kan ditempel, dia punya ruang kelasnya, jumlah siswanya, daya tampungnya, dan sebagainya kalau di daerahnya nggak apa-apa,” kata Gogot.